Data WNI Makin Bocor Sejak UU PDP Disahkan 2022

Table of Contents

Red: Rangkuman informasi kebocoran data WNI

Sejak pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 yang semestinya menjadi tonggak penting dalam melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Namun sejak UU tersebut diundangkan, justru kebocoran data pribadi WNI semakin sering terjadi, baik dari sektor publik maupun swasta. Beberapa catatan penting yang menguatkan pernyataan ini:

Tahun / Periode	Entitas Terdampak	Jenis Data yang Bocor	Perkiraan Jumlah	Sumber / Catatan
Mei 2021	BPJS Kesehatan	NIK, nama, alamat, gaji, data kesehatan	±279 juta	Kompas
Sep 2022	Registrasi SIM Card	NIK, nomor telepon, operator	±1,3 miliar	CNN Indonesia
Sep 2022	Dirjen Imigrasi	No paspor, tanggal berlaku, kewarganegaraan	±34 juta	Detik
Nov 2022	KPU	NIK, alamat, data pemilih	±105 juta	Tempo
Nov 2022	MyPertamina	Nama, NIK, email, plat nomor	±44 juta	Detik
Mei 2023	Bank Syariah Indonesia	Rekening, transaksi, data pegawai	±15 juta	Katadata
Jun 2023	IndiHome / Telkom	Nama, NIK, IP, browsing history	±35,9 juta	Tirto
Jul 2023	Imigrasi Kemenkumham	Paspor, NIK, data keluarga	±34,9 juta	Detik
Jul 2023	Dukcapil Kemendagri	NIK, KK, alamat, status kawin	±337 juta	Cyberthreat.id
Nov 2023	KPU (DPT Pemilu 2024)	NIK, KK, TPS, TTL, alamat	±252 juta	CNN Indonesia
Jan 2024	Kepolisian RI	NRP, nama, pangkat, jabatan	±1,5 juta	Katadata
Feb 2024	BSSN	Dokumen internal, insiden, email pegawai	Ratusan ribu file	Katadata

UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022) disahkan pada 20 September 2022. Namun, tidak satu pun pelanggaran besar setelahnya berhasil ditindak secara tegas. Otoritas pengawas belum efektif, dan publik terus jadi korban.

Pertanyaan: Apakah UU PDP hanya simbolik? Ataukah bukti lemahnya kedaulatan digital Indonesia?