Danantara Bikin Daerah “Mati Suri” : Pajak Naik, Rakyat Marah, Demo Meledak
Oleh: Lukman Hakim & Ashar Ilyas
Pemangkasan anggaran daerah hingga Rp 50,6 triliun memicu gelombang protes di berbagai wilayah. Apa yang sebenarnya terjadi?
Dana Daerah Terkuras, Infrastruktur Terbengkalai
Relokasi sebagian sumber dana APBN RI ke Danantara mulai menimbulkan efek domino yang mengkhawatirkan. Dana pembangunan daerah terkuras, pemeliharaan infrastruktur terhenti, dan rakyat dibebani pajak lebih tinggi. Di beberapa daerah, warga sudah turun ke jalan.
Pemangkasan alokasi transfer ke daerah mencapai Rp 50,6 triliun, menurut data Kompas TV. Rinciannya meliputi kurang bayar bagi hasil (Rp 13,9 triliun), pengurangan DAU (Rp 15,6 triliun), DAK fisik (Rp 18,3 triliun), hingga dana desa dan otonomi khusus. Kebijakan ini diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 dan disebut sebagai langkah “efisiensi anggaran” oleh pemerintah pusat.
"Efisiensi" ini justru membuat daerah kering anggaran, bahkan untuk sekedar merawat aset publik pun sulit dilakukan.
Pajak Naik; Jalan Pintas yang Menyulut Amarah
Ketiadaan dana memaksa banyak pemerintah daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak iklan, hingga pungutan lain. Trubus Rahardiansah, Dosen Ilmu Hukum Universitas Trisakti, menegaskan bahwa tren kenaikan PBB-P2 di berbagai daerah adalah imbas langsung pemangkasan anggaran pusat.
“Mayoritas daerah memilih jalan pintas menaikkan PBB, padahal seharusnya ada inovasi lain yang tidak membebani rakyat di masa sulit,” — Trubus Rahardiansah (Kompas TV)
Gelombang Protes Mulai Mengguncang
Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kenaikan PBB-P2 hingga 250% memicu demonstrasi besar. Video dan foto aksi ini viral di media sosial, memancing kemarahan publik di daerah lain. Gejolak masyarakat juga terlihat di Cirebon, Bone Sulawesi selatan, dan bebera lagi.
Gelombang protes ini diprediksi akan terus meluas jika kebijakan pajak tinggi dilanjutkan di tengah daya beli rakyat yang lemah.
Fakta Lapangan; Warga turun ke jalan bukan karena menolak pajak, tapi karena kenaikannya tidak masuk akal dan terjadi saat ekonomi mereka sedang terpuruk.
Bantahan Istana dan Realitas di Lapangan
Pihak Istana membantah bahwa kenaikan PBB terkait langsung dengan kebijakan pusat, Istana menyebutnya murni kebijakan daerah. Namun, fakta bahwa pemangkasan transfer dana daerah membuat APBD “kering” sulit diabaikan.
Di media sosial X, banyak pihak menyebut kerangka hukum keuangan pusat-daerah saat ini adalah “cekikan-fiskal” yang memaksa daerah memungut lebih banyak pajak dari rakyatnya.
Risiko Sosial dan Politik
Di atas kertas, Danantara mungkin terlihat strategis. Namun, mengorbankan ribuan daerah demi satu megaproyek adalah perjudian besar.
Dengan harga pangan naik, lapangan kerja belum pulih, dan pajak melonjak, yang lahir bukan kemajuan, melainkan krisis kepercayaan.
"Kalau ini terus dibiarkan, yang runtuh bukan cuma pembangunan, tapi juga kepercayaan rakyat pada pemerintah."
Sumber Berita:
- Kompas TV: Pakar Sebut Kenaikan PBB-P2 di Berbagai Daerah terkait Efisiensi Anggaran
- Facebook: Demo Tolak Kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati
- X/Twitter: Kritik UU Fiskal dan Pajak Daerah
- YouTube: Bantahan Istana soal Kenaikan PBB
Posting Komentar