Irian Barat dan Freeport

Table of Contents

 

Oleh: Mubha Kahar Muang

Kekalahan Jepang di Asia pada akhir Perang Dunia II membuka peluang bagi Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Padahal, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 23 Agustus - 2 November 1949, Belanda telah sepakat menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 30 Desember 1949. Kedaulatan itu bersifat tanpa syarat, mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda.

Namun Belanda mengingkari perjanjian tersebut. Mereka menolak menyerahkan Irian Barat - sekarang Papua - dengan alasan wilayah itu “berbeda” dan belum siap bergabung dengan Indonesia. Padahal alasan sesungguhnya adalah kekayaan alam luar biasa yang tersimpan di pegunungan Papua.

Penemuan Tambang oleh Dozy

Pada pertengahan 1936, seorang ahli geologi Belanda bernama Jean Jacques Dozy yang bekerja di perusahaan minyak Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM) melakukan ekspedisi di wilayah Babo, Irian Barat. Ia mendengar kabar bahwa Jepang berencana menaklukkan Puncak Cartensz—gunung tertinggi di Papua. Tak ingin kalah, Dozy bersama dua rekannya, Anton Colijn dari Royal Dutch Shell dan Franz Wissel, seorang pilot angkatan laut, segera menggelar ekspedisi ke wilayah tersebut.

Dengan bantuan 38 porter asal Kalimantan, mereka mendaki hingga ketinggian 4.000 meter dan menemukan pegunungan batu yang luar biasa kaya akan bijih mineral. Dozy menamai daerah itu Ertsberg, yang berarti Gunung Bijih. Dua kilometer dari sana, ia menemukan pegunungan lain, Gerstberg, yang kemudian hari diketahui sebagai salah satu cadangan emas terbesar di dunia.

Hasil penemuan itu disusun dalam laporan ilmiah dan disimpan di arsip Belanda. Laporan Dozy nyaris terlupakan selama dua dekade, tetapi kelak menjadi pintu masuk bagi perusahaan tambang raksasa Amerika: Freeport.

Diplomasi dan Trikora

Setelah Indonesia merdeka, Soekarno berulang kali berunding dengan Belanda untuk membahas status Irian Barat, namun selalu gagal. Diam-diam, pada 19 Februari 1952, Belanda bahkan memasukkan Irian Barat ke dalam konstitusinya.

Kesabaran Soekarno pun habis. Pada 19 Desember 1961, ia mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta, berisi perintah menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, mengibarkan Merah Putih di Irian Barat, dan memobilisasi seluruh kekuatan nasional untuk mempertahankan kesatuan Republik.

Bentrok-bentrok kecil pun terjadi. Dalam pertempuran di Laut Aru, kapal perang KRI Macan Tutul tenggelam dan Komodor Yos Sudarso gugur sebagai pahlawan. Namun perjuangan terbesar justru terjadi di meja diplomasi.

Belanda bersikeras menunda penyerahan Irian Barat, tetapi tekanan internasional - terutama dari Amerika Serikat - memaksa mereka berubah sikap.

Freeport dan Kepentingan Amerika

Di saat yang sama, di seberang Samudra Atlantik, Freeport Sulphur Company menghadapi masa sulit. Perusahaan tambang asal Amerika itu kehilangan aset besar di Kuba setelah Fidel Castro menasionalisasi industri tambang dan minyak pada 1960. Sejak itu, Freeport mencari lokasi baru yang kaya mineral dan aman secara politik.

Pada 1959, Direktur Eksplorasi Freeport, Forbes Wilson, bertemu dengan eksekutif Belanda Jan van Gruisen dari Oost Maatschappij. Dari pertemuan itu, Wilson mendengar tentang laporan geologi lama milik Dozy tentang “gunung bijih” di Irian Barat. Diduga kuat, Freeport memperoleh akses terhadap laporan yang disimpan di perpustakaan Belanda itu.

Setahun kemudian, Wilson memimpin ekspedisi ke Papua bersama Del Flint. Mereka menemukan apa yang Dozy tulis tiga dekade sebelumnya: gunung raksasa yang seluruhnya mengandung tembaga dan emas. Wilson kemudian menulis pengalamannya dalam buku The Conquest of Copper Mountain, yang membuat nama Ertsberg dikenal di dunia tambang internasional.

Penemuan ini bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Belanda. Amerika Serikat, yang melihat potensi besar di Papua, mulai berpihak kepada Indonesia. Washington menekan Belanda agar menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns bahkan mengaku bahwa tekanan Amerika tak hanya bersifat politik, tetapi juga ekonomi: Belanda menolak tawaran kerja sama pertambangan, dan akibatnya kehilangan dukungan finansial dari Washington.

Dari Amerika ke PEPERA

Akhirnya, melalui Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, Belanda setuju menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan perantaraan PBB. Pemerintahan sementara PBB, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority), mulai berlaku pada 1 Mei 1963.

Enam tahun kemudian, pada 1969, dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang hasilnya - meskipun kontroversial - menyatakan bahwa Irian Barat resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Warisan yang Tersisa

Masuknya Irian-Barat (sekarang Papua) ke pangkuan Indonesia adalah kemenangan besar diplomasi dan nasionalisme. Namun di sisi lain, kehadiran Freeport Indonesia sejak 1967 menjadi babak baru dalam hubungan antara kekuasaan politik dan ekonomi global. Dari tambang Ertsberg hingga Grasberg, Papua menjadi simbol sekaligus luka dari tarik-menarik kepentingan antara negara, korporasi, dan rakyat.

Sejarah Irian Barat bukan sekadar kisah pembebasan dari penjajahan kolonial, tetapi juga awal dari kolonialisme ekonomi modern yang masih terasa hingga kini.