Perjanjian Bongaya dan Kutukan Monopoli: Pinisi Bugis-Makassar Dipaksa 'Mati Suri'

Table of Contents

Penyunting: Khalifah Al Makassari

Peradaban maritim Bugis dan Makassar adalah kisah tentang layar yang tak kenal batas. Jauh sebelum Pinisi dikenal sebagai ikon wisata, budaya maritim adalah simbol kedaulatan, tulang punggung ekonomi, dan manifestasi dari filosofi hidup suku bahari yang berpegang pada semboyan: Kualleangi tallanga na tolia "Lebih baik tenggelam daripada kembali tanpa hasil."

Namun, kegagahan ini menemui badai terbesar bukan dari alam, melainkan dari ambisi perusahaan asing bernama Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Proses kemunduran peradaban bahari ini bukanlah kehancuran total, melainkan sebuah kondisi 'mati suri' yang sistematis, berawal sejak abad ke-17.

Somba Opu, Jantung Maritim yang Dibungkam

Sebelum VOC mencengkeram Nusantara, Kerajaan Gowa (Makassar) adalah pelabuhan dagang internasional yang sangat vital, terkenal dengan kebijakan perdagangan bebas (anti-monopoli). Pelabuhan Somba Opu ramai didatangi pedagang dari Arab, Inggris, Portugis, dan Tiongkok. Armada perahu Bugis-Makassar yang kelak berevolusi menjadi Pinisi menguasai jaringan rempah-rempah hingga ke utara Australia. Kekuatan inilah yang menjadi duri dalam daging bagi VOC, yang sejak awal bertujuan memonopoli komoditas (Reid, Andaya).

VOC tak mampu menaklukkan kekuatan ini secara frontal. Mereka kemudian menggunakan strategi paling licik: Politik Adu Domba (Devide et Impera). VOC berhasil menjalin aliansi dengan Arung Palaka, Raja Bone yang merupakan musuh tradisional Gowa.

Puncaknya terjadi pada Perang Makassar (1666–1669). Kekalahan Gowa memaksa Sultan Hasanuddin, "Ayam Jantan dari Timur," menandatangani dokumen yang merobek kedaulatan bangsanya yang dikenang dengan “Perjanjian Bongaya” (18 November 1667).

Tiga Pasal Bagi Matinya Kedaulatan Maritim

Perjanjian Bongaya bukan hanya kekalahan militer; tapi adalah hukuman mati ekonomi bagi peradaban Pinisi. Tiga poin utamanya secara langsung melumpuhkan keunggulan maritim Bugis-Makassar:

1. Gowa harus mengakui dan mematuhi monopoli perdagangan VOC di seluruh Sulawesi Selatan. Inilah yang mematikan urat nadi perdagangan bebas yang telah lama menghidupi pelaut Bugis dan Makassar.

2. Makassar ditutup bagi semua pedagang asing kecuali VOC. Jaringan internasional yang telah dibangun ratusan tahun langsung terputus. Pinisi kehilangan pasar utama mereka.

3. Benteng-benteng pertahanan, termasuk Somba Opu, harus diserahkan atau dihancurkan. Ini cara VOC menghilangkan pusat logistik, pertahanan, dan kontrol maritim.

Secara instan, para pelaut ulung ini kehilangan ladang hidup mereka. Kapal-kapal mereka yang tadinya merupakan simbol kedaulatan, kini menjadi kendaraan yang terikat pada izin dan aturan ketat kompeni (VOC).

Pinisi Berlayar dalam 'Mati Suri'

Kondisi 'mati suri' peradaban Pinisi Bugis-Makassar terlihat jelas dalam dua konsekuensi historis:

1. Diaspora dan Transformasi Identitas

Ribuan pelaut dan bangsawan yang menolak hidup di bawah tirani Belanda memilih angkat layar, menciptakan Diaspora Bugis-Makassar besar-besaran. Mereka menyebar ke Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Melayu, hingga Nusa Tenggara, (mirip diaspora Yahudi).

Di perantauan, peradaban mereka tidak hilang, tetapi berubah wujud. Sebagian dari mereka terpaksa menjadi bajak laut (perompak) atau Boogeyman/Bugimen (Encyclopaedia Americana). Aksi perompakan ini pada dasarnya adalah perlawanan ekonomi yang tersisa, mereka menargetkan kapal-kapal dagang yang berafiliasi dengan VOC sebagai cara untuk bertahan hidup sekaligus menantang sistem monopoli yang telah merampas kekayaan mereka (mirip aksi Houty di Yaman). Keahlian melaut mereka dialihkan dari perdagangan kedaulatan menjadi perjuangan bertahan hidup.

2. De-Eskalasi Fungsi

Selama era kolonial berlanjut, Pinisi (dalam berbagai bentuknya, seperti Padewakkang dan Palari) memang tetap berlayar, dan masih menjadi tulang punggung logistik antar pulau, mengangkut barang curah dan hasil bumi. Namun, perannya telah terde-eskalasi, dikerdilkan. Tidak lagi menjadi armada politik atau militer yang menentukan nasib suatu kerajaan.

Pinisi harus tunduk pada rute dan perizinan yang diatur oleh pemerintah kolonial VOC Belanda, serta bersaing dengan kapal-kapal uap modern milik Belanda. Kapal kebanggaan ini telah direduksi fungsinya dari simbol kekuatan maritim menjadi sekadar alat transportasi lokal.

Pinisi dipaksa 'mati suri' karena kedaulatan maritimnya telah direnggut, lalu kehilangan fungsi politik dan ekonomi tertingginya, terperangkap dalam sistem monopoli yang membatasi gerak dan semangat.

Baru setelah kemerdekaan Indonesia 1945, perlahan-lahan semangat kebebasan itu dihidupkan kembali, menjadikan Pinisi hari ini tidak hanya sebagai kapal logistik, tetapi kembali sebagai simbol kebanggaan maritim Nusantara. Alhamdulillah.

Sumber-Sumber Relevan:

Andaya, Leonard Y., The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century.

Horridge, Adrian., The Konjo Boat-builders and the Bugis Prahus of South Sulawesi.

Lineton, Murray., The Lords of the Sea: A History of the Bugis and Makassar People.

Poelinggomang, Edward L., The Dutch Colonial State and the Makassar Challenge.

Reid, Anthony., Southeast Asia in the Age of Commerce.