Presiden Prabowo Tunjuk Purbaya Tangani MBG: Saatnya Belajar dari Lapangan

Table of Contents

Oleh: Intan Alsas dan Sunarti 

Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Presiden Prabowo adalah langkah strategis. Namun keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kecermatan perencanaan anggaran dan logistik, melainkan juga oleh kecerdasan sosial dan kepekaan lapangan dalam manajemennya.

MBG menyangkut jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia dengan latar budaya, selera, dan ketersediaan bahan pangan yang sangat beragam. Karena itu, pendekatan manajemen partisipatif menjadi kunci. 

Pemerintah perlu "membuka ruang bagi masyarakat daerah", mulai dari ahli gizi lokal, pengelola sekolah, hingga pelaku UMKM pangan untuk terlibat dalam perumusan menu dan distribusi makanan.

Setiap daerah punya identitas kuliner yang kaya dan sehat; sayur lompong di Jawa Tengah, papeda di Papua, ikan kuah kuning di Maluku, hingga urap sayur di Bali. Semua itu bisa menjadi bagian dari menu bergizi nasional, asal diolah dengan panduan gizi seimbang. Pendekatan seperti ini bukan hanya memperkuat gizi, tetapi juga menumbuhkan "rasa kebanggaan" dan "kepemilikan lokal" atas program negara bernama MBG.

Namun, persoalan di lapangan kini cukup serius. Pola distribusi MBG di sejumlah sekolah terlihat jauh dari nilai higienis. Ada makanan yang dibagikan seperti pakan ternak,  ditumpuk di lantai sekolah, dan juga di dapur, makanan diisi ke dalam tray yang bertumpuk di atas meja terbuka. 

Meski ruangannya tertutup, tapi kita tahu bahwa bakteri beredar sehalus udara. Cara-cara semacam ini tidak hanya merendahkan martabat anak-anak sekolah penerima manfaat, tapi juga mengancam kesehatan yang justru menjadi tujuan utama program ini.

Kesalahan besar akan terjadi jika MBG dijalankan dengan pola "top-down dan seragam nasional". 

Standarisasi menu tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya akan menimbulkan resistensi halus; anak-anak enggan makan, sekolah kesulitan distribusi, atau bahkan muncul praktik manipulasi data dan penyedia fiktif di lapangan.

Yang tak kalah penting, jangan mematikan ekosistem ekonomi kecil di sekitar sekolah. Warung-warung makan milik emak-emak (ibu rumah tangga) yang selama ini menjadi penopang kehidupan sosial dan ekonomi komunitas sekolah. 

Libatkan mereka sebagai mitra pengelola atau penyedia bahan makanan. Pemerintah cukup memberi standar gizi, pelatihan, dan pengawasan. Dengan begitu, MBG bukan hanya memberi makan anak bangsa, tapi juga menghidupkan ekonomi rakyat.

Purbaya, dengan latar belakang ekonomi dan pengalaman di lembaga keuangan negara tentu memahami pentingnya efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Namun MBG bukan sekadar proyek logistik; ini adalah "program sosial-kultural yang menyentuh dapur rakyat". Suksesnya ditentukan oleh kemampuan memahami perilaku makan masyarakat, bukan hanya oleh neraca keuangan.

Jika dikelola dengan pendekatan partisipatif, higienis, dan sensitif terhadap kearifan lokal, MBG bisa menjadi model baru kebijakan publik yang "menyatukan efisiensi ekonomi" dengan "empati sosial". 

Tapi jika dijalankan secara kaku, seragam, top down dan tidak peka terhadap realitas lapangan, program ini berisiko menjadi proyek mahal yang gagal menjangkau hati rakyat dan piring anak-anak sekolah.