ALMARHUM JENDERAL BESAR TNI (PURN) SOEHARTO TURUN SECARA TERHORMAT
Disunting oleh: Valentina Nur Handayani S.I.Kom UIN Makassar
Mengutif tulisan sejarah yang penting dipelajari oleh kita sebagai anak anak bangsa yang sedang berjalan menuju masa Indonesia.
Benz Jono Hartono
Praktisi Media Massa
Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat
Director Executive HIAWATHA Institute
Dalam sejarah politik Indonesia, pergantian presiden sering kali bukan sekadar urusan konstitusi, tetapi lebih mirip pentas wayang yang sutradaranya bukan hanya presiden, melainkan juga militer, partai politik, tekanan massa, dan terkadang—ambisi pribadi para pembantu dekatnya. Jika ada yang terlihat “paling rapi,” maka ironinya justru jatuh pada Soeharto, tokoh yang 32 tahun memimpin tanpa jeda, tetapi turun dengan gaya paling formal dan penuh ritual kenegaraan, seolah-olah ia hanya pensiun dari perusahaan keluarga.
Soeharto Mundur Paling Tenang dalam Situasi Paling Tidak Tenang
21 Mei 1998, Soeharto membaca naskah pengunduran diri dengan
suara datar dan wajah teduh—padahal di luar pagar istana, negara nyaris seperti
wajan yang dilempar ke kobaran api. Namun tetap saja, secara administratif ia
turun paling “bermartabat.” Tidak ada SI MPR yang menurunkan, tidak ada voting,
tidak ada penolakan LPJ. Ia undurkan diri sendiri—setidaknya secara dokumen.
Dalam studi transisi demokrasi, Samuel P. Huntington
menyebut model ini sebagai “transisi terpaksa yang tetap berwajah legal”
(Huntington, The Third Wave, 1991). Sempurna untuk Soeharto: tekanan dahsyat,
jalan keluarnya legal.
Soekarno Turun Melalui Jalan Berliku yang Dikawal Militer
Bandingkan dengan Soekarno. Sang Proklamator tidak diberi
pilihan mundur. Supersemar, yang hingga kini masih menjadi artefak politik
paling misterius, menjadi pembuka jalan bagi MPRS mencabut kekuasaannya pada
1967 (lihat Crouch, The Army and Politics in Indonesia). Soekarno turun bukan
sebagai negarawan yang pamit, tetapi sebagai presiden yang digeser
perlahan-lahan oleh mesin politik yang makin tak bersahabat.
Jika Soeharto turun lewat naskah resmi, Soekarno turun lewat dokumen yang keabsahannya diperdebatkan hingga hari ini. Ironi sejarah? Sangat.
B.J. Habibie Presiden Baik yang ‘Digusur’ dengan Cara Paling Sopannya MPR
Habibie bukan diturunkan—ia ditolak. Laporan
Pertanggungjawabannya ditolak MPR tahun 1999. Secara akademik ini disebut
“delegitimasi prosedural” (Linz & Stepan, Problems of Democratic
Transition, 1996).
Habibie turun bukan karena rusuh, bukan karena lawan politik
menyerbu istana, tapi karena MPR berkata: “Maaf, Anda tidak cukup layak untuk
lanjut.”
Cara paling santun untuk tidak dipilih kembali—namun tetap
saja sebuah penolakan.
Gus Dur Presiden yang Turun Lewat Drama Politik Terburuk Era Reformasi
Abdurrahman Wahid turun bukan lewat pemilu, bukan lewat
pengunduran diri, tapi lewat Sidang Istimewa MPR 2001 yang diwarnai
tarik-menarik kepentingan partai politik (lihat Greg Barton, Gus Dur: The
Authorized Biography).
Gus Dur menolak mengakui SI MPR, MPR tetap jalan terus.
Hasilnya: mandat dicabut, jabatan hilang, dan pintu istana
tertutup.
Dalam bahasa satir:
“Gus Dur adalah satu-satunya presiden RI yang dipecat
seperti manajer klub sepak bola yang dianggap gagal menang tiga pertandingan
berturut-turut.”
Megawati Presiden yang Dikalahkan oleh Pembantunya Sendiri
Megawati tidak diturunkan. Ia dikalahkan lebih tepatnya
disergap secara politis oleh orang yang pernah duduk di ruang kabinetnya:
Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY keluar dari pemerintahan, membangun citra, menaikkan
elektabilitas, lalu menjadi presiden mengalahkan bosnya sendiri.
Dalam kajian politik eksekutif, ini dikenal sebagai “elite
betrayal” (Higley & Burton, 2006).
Megawati tidak digulingkan, tetapi dipecundangi secara
elegan oleh mantan bawahannya.
Penutup
Soeharto Turun Paling Mulus, Tetapi Bukan Paling Demokratis
Dalam peta sejarah, pergantian presiden Indonesia tampak
seperti mosaik kecelakaan politik:
Soekarno dipaksa.
Habibie ditolak.
Gus Dur dipecat.
Megawati dikalahkan anak buah.
Dan Soeharto turun dengan cara paling teratur.
Seolah-olah ia presiden yang paling hormat pada prosedur, padahal ia justru pemimpin paling lama yang memodifikasi prosedur itu sendiri selama 32 tahun.
Sebuah ironi sejarah yang terlalu halus untuk tidak disampaikan.
Posting Komentar