BRIN: Sentralisasi, Otonomi Ilmiah, dan Risiko Pragmatisme

Table of Contents

Oleh Lukman Hakim

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) didirikan atas narasi mendesak mengenai rasionalisasi dan efisiensi untuk mengatasi fragmentasi riset nasional. Argumen ini memang valid sebagai tujuan kebijakan publik. Namun, analisis struktural dan komparatif menunjukkan bahwa metode sentralisasi total yang dipilih BRIN justru menimbulkan risiko besar terhadap otonomi ilmiah dan berpotensi menciptakan inefisiensi jenis baru yang lebih parah dibandingkan fragmentasi lama.

Kontradiksi Kuantitatif: Janji Integrasi vs Realitas Anggaran

Argumen BRIN tentang efisiensi struktural menjadi kabur ketika dihadapkan pada data alokasi anggaran riset dari APBN pasca-integrasi. Salah satu janji fundamental dari konsolidasi adalah menguatkan pendanaan riset nasional untuk mencapai skala global (critical mass). Namun, yang terjadi adalah penurunan drastis: sebut saja pada tahun 2018 sebelum BRIN dana riset yang tersebar  di lembaga riset (LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN, Litbang K/L ) mencapai  Rp 26 Triliun, kemudian 2021, saat  pembentukan BRIN (Integrasi dimulai)  lbh jadi Rp 12 Triliun, dan di 2023, masa BRIN hanya sekitar Rp 10 Triliun. 

Penurunan lebih dari 50% pada total anggaran riset APBN ini menunjukkan kontradiksi mendasar. Jika BRIN adalah proyek modernisasi epistemik yang strategis, pengurangan sumber daya finansial yang begitu besar mengindikasikan bahwa negara belum sepenuhnya memprioritaskan riset setelah konsolidasi, terlepas dari klaim efisiensi belanja. Dana yang besar (atau minimal stabil) adalah faktor necessity (harus ada) bagi The Entrepreneurial State yang digagas Mariana Mazzucato, sebelum efisiensi tata kelola dapat dibahas.

Risiko Otonomi Melalui Sentralisasi Ekstrem

Argumen bahwa penempatan riset di bawah kebijakan publik adalah hal lumrah di negara maju (contohnya NSF dan JST). Namun, ini adalah perbandingan yang keliru jika digunakan untuk membenarkan model BRIN saat ini:

-BRIN sebagai Superbody: BRIN menyatukan pelaksana riset (ribuan peneliti eks-LIPI, LAPAN, dll.) dengan regulator, bendahara, dan penentu kebijakan strategis dalam satu atap. Model ini menciptakan potensi konflik kepentingan internal yang ekstrem dan menghilangkan checks and balances kelembagaan.

Sedangkan,  Lembaga seperti NSF (AS) dan JST (Jepang) berfungsi sebagai agensi pendanaan (funding agency). Mereka tidak memiliki peneliti internal yang signifikan dan mendesentralisasikan keputusan ilmiah ke tangan komunitas akademis melalui mekanisme peer review yang otonom. Mereka menjaga otonomi universitas dan lembaga riset (seperti RIKEN di Jepang) sebagai pelaksana.

Politisasi yang dikhawatirkan bukanlah sekadar adanya campur tangan negara, melainkan format intervensinya yang sentralistik dan birokratis, yang berpotensi mengubah ilmuwan menjadi agent of policy daripada agent of truth. 

Kolaborasi Tanpa Sentralisasi dan Birokrasi Baru

Benar  BRIN punya potensi untuk demokratisasi, open platform, dan kolaborasi interdisipliner. Namun, tujuan mulia ini tidak harus dicapai melalui penyatuan total ala BRIN, karena:

- Beban Birokrasi Baru: Sentralisasi BRIN dikhawatirkan membawa birokrasi superbody yang masif dan kaku di tingkat pusat, yang justru menghambat efektivitas riset di tingkat lapangan. Kinerja riset tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya dana jika tata kelola dan birokrasi yang ada menghambat kebebasan.

- Model Alternatif untuk Kolaborasi: Kolaborasi dan open platform dapat dicapai melalui model Fasilitator Tunggal (Funding Agency) yang dianut oleh NSF/UKRI. Dalam model ini:

- Lembaga riset lama (LIPI, LAPAN, dll.) tetap otonom (mempertahankan habitus ilmiah mereka).

- Satu badan tunggal mengelola dana dan infrastruktur bersama (shared facilities) dan menetapkan standar kolaborasi wajib sebagai syarat hibah, sehingga menghapus sekat anggaran dan infrastruktur tanpa menghancurkan otonomi kelembagaan para pelaksana riset.

Oleh karena itu, meskipun upaya rasionalisasi adalah tujuan yang sah, metode sentralisasi BRIN membawa risiko politisasi, inefisiensi operasional, dan kontradiksi anggaran yang melemahkan fondasi klaimnya sebagai proyek modernisasi epistemik yang berkelanjutan.