KAHMI sebagai Aktor Kebijakan: Analisis Struktur, Jaringan, dan Pengaruh

Table of Contents

Oleh: M Nur Azis Thalib

Di tengah padatnya konfigurasi politik Indonesia, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) biasa juga disebut sebagai salah satu organisasi dengan jaringan terluas di negeri ini. Alumni HMI tersebar di parlemen, birokrasi, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga lembaga-lembaga strategis negara. Sekilas, struktur jaringan seperti itu seharusnya membuat KAHMI tampil sebagai aktor yang mampu mempengaruhi arah kebijakan nasional. Namun kenyataannya, peran politik KAHMI hanya sering terlihat dalam bentuk simbolik dan seremonial ketimbang sebagai kekuatan kebijakan yang terukur. Besarnya jaringan tidak otomatis melahirkan kekuatan politik yang solid.

Terdapat jurang yang lumayan dalam antara potensi dan realisasi yang tampaknya tidak kunjung terjembatani. KAHMI seolah besar di panggung sosial, tetapi kecil dalam arena kebijakan politik negara. Dibandingkan organisasi lain yang memiliki kultur kelembagaan yang kuat misalnya Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, KAHMI justru terlihat lebih cair, lebih politis, namun tidak memiliki agenda kebijakan yang jelas dan berkesinambungan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan; mengapa organisasi dengan jejaring elite sedemikian luas tidak mampu menghadirkan pengaruh kebijakan politik negara yang signifikan?.

Salah satu jawabannya terletak pada struktur organisasi yang terlampau longgar. KAHMI memiliki Majelis Nasional, Majelis Wilayah, dan Majelis Daerah. Namun hubungan antar level tidak berjalan sebagai mekanisme komando yang efektif. Setiap wilayah atau daerah cenderung bergerak dengan prioritas masing-masing. Tidak jarang, orientasi politik para pengurus KAHMI dipengaruhi oleh afiliasi pribadi (personal) dengan tokoh atau partai tertentu, bukan oleh agenda organisasi. Fragmentasi inilah yang membuat KAHMI sulit berbicara dengan satu suara. Padahal, di dunia politik, kemampuan untuk mempresentasikan posisi kolektif adalah syarat dasar untuk bisa membangun pengaruh kebijakan.

Selain faktor struktural, sifat jaringan KAHMI yang kuat secara personal tetapi lemah secara institusional juga menjadi persoalan. Banyak alumni KAHMI menduduki jabatan publik penting, namun posisi itu tidak beroperasi sebagai perpanjangan dari agenda institusi KAHMI. Mereka bertindak sebagai individu, bukan sebagai representasi resmi sebuah organisasi. Berbeda dengan ormas besar yang memiliki tradisi keputusan kolektif, alumni KAHMI cenderung memiliki orientasi politik yang sangat beragam (plural). Inilah yang membuat pengaruh organisasi tidak pernah benar-benar terkonsolidasi dalam isu kebijakan tertentu.

Padahal, dalam demokrasi modern, aktor-aktor kebijakan biasanya bekerja melalui institusi yang memiliki kapasitas riset, kemampuan advokasi, dan mekanisme komunikasi politik yang rapi. KAHMI belum memiliki unit kebijakan semacam ini. Agenda kebijakan KAHMI pun lebih sering merupakan respons sesaat (situasional) terhadap isu politik ketimbang hasil dari proses penelitian atau kajian jangka panjang. Tanpa fondasi pengetahuan yang kuat, sulit bagi KAHMI untuk menempatkan diri sebagai “mitra strategis pemerintah” atau “parlemen” dalam merumuskan kebijakan publik.

Minimnya pengaruh kebijakan juga tampak dari absennya isu besar yang benar-benar diperjuangkan KAHMI secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada KAHMI di issu reforma agraria, isu pendidikan, kesehatan, energi, digitalisasi, atau reformasi hukum yang secara identitas dikaitkan dengan advokasi KAHMI. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi mobilisasi sosial yang besar tidak dapat menggantikan perlunya kapasitas kelembagaan. Dibandingkan organisasi profesi atau think-tank kecil sekalipun, KAHMI tampak belum memiliki instrumen yang memungkinkan pengaruhnya bertransformasi menjadi kebijakan yang konkret dan terukur.

Selain itu, KAHMI juga menghadapi tantangan internal berupa politik identitas organisasi yang sering muncul menjelang pemilu. KAHMI kerap menjadi arena kontestasi elite, baik dari para alumni yang sedang mencalonkan diri maupun kelompok politik yang ingin memanfaatkan jaringan alumni untuk konsolidasi dukungan. Situasi ini membuat proses internal organisasi mudah terseret ke arus politik elektoral jangka pendek dan pragmatis, sehingga mengabaikan pembangunan kapasitas kelembagaan jangka panjang. Dalam banyak kasus, energi organisasi KAHMI habis untuk dinamika internal yang tidak menghasilkan penguatan peran strategis di tingkat nasional.

Meski demikian, bukan berarti peluang itu tertutup. KAHMI justru memiliki potensi besar untuk melakukan transformasi kelembagaan. Langkah pertama yang paling realistis adalah membangun policy institute permanen yang bekerja menjalankan riset kebijakan dan advokasi berbasis data. Keberadaan lembaga ini bukan hanya memberi arah yang jelas bagi organisasi, tetapi juga menciptakan mekanisme yang dapat menghubungkan alumni di berbagai sektor untuk bekerja dalam agenda bersama. Selain itu, KAHMI perlu menyusun dokumen “agenda kebijakan tahunan” yang mirip platform organisasi modern, yang dapat menjadi rujukan bagi para alumni yang berada di jabatan publik.

KAHMI juga perlu memperkuat disiplin organisasi. Alumni yang berada di posisi strategis dapat diajak berkoordinasi dalam forum berkala untuk membahas isu-isu kebijakan tertentu. Tidak harus bersifat mengikat secara politik, tetapi cukup untuk memastikan adanya komunikasi kelembagaan yang konsisten. Konsolidasi semacam ini penting untuk mengubah pengaruh personal menjadi kekuatan institusional.

Pada akhirnya, nasib KAHMI sebagai aktor kebijakan sangat bergantung pada kemampuannya memperkuat lembaga, bukan sekadar mempertahankan jaringan sosial.

Politik Indonesia membutuhkan organisasi yang dapat menampilkan kompetensi, bukan hanya jumlah massa. KAHMI berada di persimpangan antara tetap menjadi arena perjumpaan alumni atau naik kelas sebagai institusi yang berpengaruh.

Jika KAHMI ingin memainkan peran strategis dalam perumusan kebijakan nasional, maka transformasi kelembagaan harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, KAHMI akan terus berada pada posisi serba tanggung; besar sebagai komunitas, namun kecil sebagai aktor kebijakan.

Wallahu alam bissawab’