Kebenaran Ijazah dan Kewaspadaan Nasional Warga Bangsa

Table of Contents

Oleh: Ryu Midun, wartawan alumni UIN Makassar

Tulisan Haris Baginda, SE., AK berjudul “Omon-omon Ijazah” mengingatkan kembali pada isu yang selama bertahun-tahun menjadi buah bibir publik. Dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Persoalannya kini, tampaknya memasuki babak baru setelah muncul pula dugaan serupa terhadap Ijazah Gibran Rakabuming Raka wakil Presiden Republik Indonesia.

Sebagian kalangan menganggap persoalan ini sepele, bahkan melelahkan untuk dibicarakan. Namun bagi sebagian lain, perjuangan teman-teman yang terus menelusuri keabsahan dokumen pendidikan mantan presiden dan wakil presiden RI terpilih adalah bentuk tanggung jawab moral dan kewaspadaan nasional anak-anak bangsa. Dalam konteks ini, upaya mereka layak dihargai.

Betapa naifnya bila bangsa yang berpenduduk hampir 300 juta jiwa begitu mudah dibodohi oleh suatu konspirasi politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa konspirasi politik di negeri ini bukan isapan jempol, melainkan kenyataan yang tumbuh di tengah lemahnya budaya kritis anak-anak bangsa.

Kita sering terjebak dalam narasi yang dibuat oleh segelintir elite, lalu menerimanya sebagai kebenaran tanpa verifikasi. Padahal, dalam sistem demokrasi yang sehat, transparansi dan keterbukaan informasi publik adalah pondasi utama. Bila syarat minimal itu saja diabaikan, maka demokrasi kita hanya tinggal nama, namun kosong dari substansi.

Sebagian orang berpendapat bahwa isu ijazah bukanlah hal krusial karena yang terpenting adalah kinerja seorang pemimpin. Pandangan ini sepintas tampak rasional, tapi sebenarnya menyesatkan sekali.

Ijazah bukanlah nilai dari selembar kertas, melainkan “simbol kejujuran dan legitimasi moral” seseorang dalam menempuh jalan kekuasaan. Bila keaslian “dokumen dasar” seperti itu saja diragukan, bagaimana publik bisa percaya bahwa kebijakan-kebijakan besar negara yang dijalankan pada masa berkuasanya didasari oleh prinsip integritas?.

Dalam konteks inilah perjuangan publik untuk menuntut kejelasan “ijazah pak Jokowi dan Gibran” bukanlah tindakan subversif, melainkan ekspresi kecintaan terhadap republik. Ini bukan hanya soal perkara membuktikan benar atau salah, tetapi untuk memastikan bahwa setiap pemimpin, setinggi apa pun jabatannya, tetap tunduk pada prinsip kebenaran normatif dan substantif.

Sikap Pemerintah dan Peran Presiden Prabowo

Sikap pemerintah yang tampak acuh terhadap isu ini tentu bisa dimengerti, sebab Presiden Jokowi punya andil besar dalam proses politik yang melahirkan pemerintahan saat ini. Karena itu, setiap langkah yang menyentuh reputasinya pasti akan berdampak politis bagi stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun demikian, penting diingat oleh seluruh anak bangsa ini bahwa Presiden Prabowo bukanlah sosok perangai yang fanatik buta terhadap Jokowi. Pribadinya sangat berkarakter dan akan berhitung cermat dalam membaca situasi. Dalam menghadapi isu sensitif seperti ini, Prabowo tampaknya memilih sikap diam bukan karena tak peduli, tetapi karena menimbang-nimbang waktu dan momentum yang tepat untuk bersikap.

Tentu juga beliau memahami bahwa menjaga stabilitas politik di awal pemerintahannya tidak berarti menutup mata terhadap kebenaran, dan justru dalam jangka panjang, keberanian untuk menghadapi isu semacam ini dengan kejujuran akan menentukan kualitas moral bangsa.

Upaya membongkar kemungkinan adanya pemalsuan ijazah “mantan presiden dan wakil presiden RI” tidak bisa dipandang sebagai upaya menjatuhkan pemerintahan. Justru ini adalah bagian dari kewaspadaan nasional terhadap penipuan sistemik dan kemerosotan moral di kalangan elite bangsa ini.

Kita sedang hidup di masa kebenaran mudah dikaburkan oleh kekuasaan, dan loyalitas politik sering mengalahkan nurani. Dalam situasi seperti ini, kewaspadaan warga masyarakat Indonesia adalah benteng terakhir republik.

Negara yang sehat tidak lahir dari kepatuhan buta kepada penguasa, tetapi dari keberanian rakyatnya mempertanyakan hal-hal yang dianggap tabu. Demokrasi sejati menuntut partisipasi aktif warga untuk memastikan bahwa kejujuran tetap menjadi nilai yang dijunjung tinggi, bahkan terhadap pemimpin yang mereka cintai sekalipun.

Setiap kebohongan yang dibiarkan hidup akan melahirkan kebohongan baru. Jika isu ijazah benar-benar dibiarkan tanpa penyelidikan tuntas, maka bangsa ini sedang menanamkan bibit kebiasaan berbohong dalam sistem kekuasaannya. Dan ketika kebohongan telah menjadi budaya, republik ini akan runtuh bukan karena invasi musuh, melainkan karena keruntuhan moral dari dalam.

Oleh karena itu, perjuangan untuk menegakkan kebenaran, sekecil apa pun, adalah bagian dari upaya menjaga Republik Indonesia agar tidak hancur oleh kebohongan yang dilegalkan. Bagi sebagian orang, masalah ini mungkin tampak seperti perjuangan sia-sia. Namun bagi mereka yang masih percaya bahwa republik ini didirikan atas dasar kejujuran, maka sejatinya perjuangan ini justru sangat esensial - inilah wujud nyata cinta tanah air.

Penutup

Sejarah selalu berpihak kepada mereka yang berani mencari kebenaran, bukan kepada mereka yang bersembunyi di balik kekuasaan.

Dalam setiap masa, akan selalu ada sekelompok kecil orang yang menolak dibungkam oleh kebohongan dan tetap menyalakan obor kejujuran. Mereka mungkin kalah secara politik, tetapi menang secara moral. Dan justru dari moral itulah republik ini bisa terus berdiri tegak.

Perjuangan untuk membuktikan kebenaran ijazah - entah apapun hasilnya - bukanlah upaya menjatuhkan seseorang, melainkan bagian dari usaha menjaga agar Republik Indonesia tidak terjerumus dalam budaya dusta yang berkelanjutan (Sustained deceit).