Makan Bergizi Gratis (MBG) Telah Mencapai 100% Target Administratif

Table of Contents

Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI

Menjelang akhir 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat capaian 100 persen pendaftar Penyedia Katering (SPPG) di seluruh Indonesia, sebuah prestasi administratif yang patut diapresiasi. Capaian ini menunjukkan tingginya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan utama MBG; memastikan anak-anak sekolah mendapat asupan gizi seimbang tanpa membebani keluarga.

Lebih dari sekadar program bantuan pangan, MBG mulai menunjukkan dirinya sebagai instrumen ekonomi baru yang mampu menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor katering, sekaligus membuka lapangan kerja di daerah. Namun di balik keberhasilan administratif tersebut, masih banyak hal yang perlu dibenahi agar program ini benar-benar menjawab persoalan gizi anak, bukan sekedar menjadi proyek serapan anggaran APBN tahunan.

Secara konsep, MBG merupakan kebijakan sosial progresif yang menempatkan gizi anak sebagai hak dasar, bukan sekadar bantuan pangan. Negara hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak lagi belajar dalam keadaan lapar. Gizi yang cukup diyakini berbanding lurus dengan prestasi belajar dan daya tahan tubuh. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi masa depan bangsa.

Ketika program ini dijalankan dalam skala nasional, dampak sosial dan ekonomi-politiknya cukup signifikan. Di berbagai daerah, pelaksanaan MBG menciptakan ekosistem ekonomi baru di sekitar sekolah. Muncul kelompok usaha katering rumahan, koperasi sekolah, hingga penyedia bahan baku lokal seperti petani dan peternak kecil. Efek pengganda (multiplier effect) ini tentu positif, terutama bagi daerah yang selama ini kurang tersentuh program padat karya.

Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting masih berada di kisaran 21 persen. Artinya, tantangan gizi anak masih besar. Di sinilah MBG memiliki potensi strategis sebagai intervensi nyata negara untuk menurunkan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Namun, efektivitas MBG sangat bergantung pada tata kelola dan distribusi anggaran yang ketat. Tanpa pengawasan yang transparan, program ini bisa tergelincir menjadi ajang pembagian proyek yang memperlebar ketimpangan sosial.

Sejumlah catatan lapangan menunjukkan dua persoalan utama;

Pertama, masih ditemukan praktik monopoli penyedia katering oleh kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan aparat daerah. Ketika mekanisme pengadaan tidak transparan, program yang seharusnya menumbuhkan ekonomi rakyat justru memperkuat pola lama seperti patronase politik dan rente birokrasi.

Kedua, daerah perkotaan dengan infrastruktur memadai lebih mudah memenuhi standar katering dan distribusi yang baik. Sementara wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menghadapi kendala bahan baku, tenaga terlatih, dan akses transportasi. Hal ini memerlukan kebijakan afirmatif, berupa subsidi logistik atau skema harga khusus agar anak-anak di daerah tertinggal memperoleh manfaat yang setara.

Capaian “100 persen SPPG” belum tentu mencerminkan keberhasilan substantif program. Indikator yang lebih penting seharusnya adalah penurunan angka stunting, peningkatan konsentrasi belajar, dan perbaikan status gizi anak. Tanpa indikator tersebut, keberhasilan administratif hanya menjadi angka di atas kertas.

Evaluasi berbasis data terbuka sangat diperlukan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi, menilai sejauh mana MBG benar-benar berdampak nyata. Pemerintah perlu menggeser fokus dari sukses “output administratif” seperti jumlah peserta dan penyedia katering - menuju “outcome substantif” berupa perbaikan kualitas gizi dan daya belajar anak-anak.

Agar berkelanjutan dan efektif, program MBG harus dijalankan dengan tiga prinsip utama;

Pertama, transparansi data dan audit publik berkala agar masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan secara independen.

Kedua, pelibatan masyarakat sipil dan UMKM lokal dalam rantai pasok bahan pangan, agar manfaat ekonomi tidak berhenti di kontraktor besar.

Ketiga, keadilan distribusi program ini tidak boleh hanya berhasil di kota besar, tetapi juga menjangkau hingga pelosok negeri.

MBG adalah gagasan baik yang lahir dari kepedulian terhadap masa depan bangsa. Namun, agar tidak bergeser sebagai jargon politik musiman, MBG harus dijalankan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Makan Bergizi Gratis tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus menjadi cermin negara yang bersungguh-sungguh berpihak pada warganya yang paling rentan.