Mengapa Indonesia Gagal Mencetak Saintis Kelas Dunia

Table of Contents

Oleh; Salahuddin Alam

Satu kebenaran pahit yang jarang diucapkan di negeri ini, bahwa Indonesia tertinggal bukan karena kutukan sejarah, bukan karena “takdir negara berkembang”, bukan pula karena penjajahan yang terlalu lama. Indonesia tertinggal karena negara ini “tidak pernah serius membangun kecerdasan kolektif bangsanya”.

Pada suatu masa, tepatnya akhir 1980-an hingga pertengahan 1990-an, Indonesia sebenarnya sudah mulai mencoba membangun fondasi itu. Pemerintah Orde Baru, dengan segala otoritarianismenya, menyiapkan cetak biru pengembangan sains dan teknologi jangka panjang yang biasa disebut MBG (Masterplan Besar Gradual atau Grand Design Pendidikan Tinggi dan Riset). Visi itu sederhana namun strategis untuk melahirkan ilmuwan, insinyur, dan teknokrat yang mampu mengubah Indonesia dari negara agraris menjadi negara industri teknologi menengah.

Namun Reformasi 1998 memutus alur sejarah itu. Memang ada yang buruk dari Orde Baru tetapi tidak semua peninggalannya tak berguna. Sayangnya, Reformasi 98 memutus kesinambungan kebijakan dengan sebuah “nafsu politik” untuk “menghapus” apa pun yang lahir dari sistem sebelumnya. Dan sejak itu-pulalah negara ini seperti kapal kehilangan kompas, mengapung di tengah lautan demokrasi yang bising dan tanpa arah.

Dua puluh enam tahun setelah Reformasi, bangsa Indonesia harus bertanya secara jujur; mengapa Indonesia gagal mencetak ilmuwan kelas dunia?, Mengapa anggaran riset kita hanya 0,2% dari PDB bahkan pernah turun hingga 0,1% - ketika Korea Selatan mengalokasikan 4,8%?, Mengapa universitas kita stagnan alias mandul, laboratorium kita menyedihkan, dan industri teknologi kita tidak pernah tumbuh signifikan?.

Jawabannya; Karena elite negara ini lebih sibuk mengurusi politik elektoral lima tahunan daripada masa depan bangsanya sendiri.

Ilmuwan Takkan Lahir dari Demokrasi Gaduh

Bangsa yang otaknya sehat melahirkan ilmuwan, sebaliknya bangsa yang kepalanya bising hanya melahirkan influencer politik dan gerombolan buzer.

Reformasi membuka kebebasan berbicara, dan itu baik. Namun bersamaan dengan itu-pula, juga melahirkan ruang publik yang dipenuhi opini dangkal, aktivisme emosional yang tidak menumbuhkan Literasi sains dan konsep-konsep fundamental untuk negara yang baik.

Pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) tak pernah menjadi prioritas. Perguruan tinggi lebih sibuk mengejar ranking administratif daripada menghasilkan peneliti bermutu.

Itulah mengapa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan hoaks di dunia. Bukan karena rakyatnya bodoh, tetapi karena negara tidak pernah menyiapkan mereka untuk hidup dalam information society!.  

• Diskursus publik dipenuhi tuduhan-tuduhan.
• Protes jalanan lebih sering didorong politik identitas ketimbang gagasan.
• Kebijakan negara sering dibuat berdasarkan opini populer, bukan bukti ilmiah.
• Anggota DPR dan DPD kebanyakan tak memahami data ekonomi dasar, apalagi riset.
• Menteri berubah tiap lima tahun, dan setiap pergantian berarti memulai dari nol.

Bangsa yang seperti ini tidak mungkin melahirkan ilmuwan kelas dunia, tidak relevan dengan berapa banyak kampus baru yang dibangun dan berapa banyak gelar S1 ditebarkan.

Reformasi Menghancurkan Kontinuitas Kebijakan Jangka Panjang

Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Singapura semua negara itu berhasil membangun ilmuwan kelas dunia dan memiliki satu ciri yang sama yaitu "kontinuitas kebijakan dalam 20–50 tahunan".

Indonesia tidak punya itu.

Setelah Reformasi: 

• Rencana jangka panjang Orde Baru dibongkar tanpa alternatif yang solid.
• Industri strategis kebanyakakan dipreteli.
• Anggaran riset stagnan selama dua dekade.
• Institusi riset dirombak berkali-kali; BPPT lenyap, LIPI dibubarkan, BRIN dipaksakan secara tergesa-gesa sekedar untuk dibilang baru.
• Brain drain ada namun tanpa solusi.

Reformasi menumbuhkan demokrasi liberal, tetapi gagal membangun negara yang kuat. Kita kehilangan dua hal sekaligus yaitu; "stabilitas teknokratik Orde Baru" dan "arah pembangunan jangka panjang". Kita membuang kediktatoran, ya, tetapi kita juga membuang planning capacity negara yang sesunggunya adalah kekuatan untuk merancang masa depan.

Hari ini setelah seperempat abad, kita mendapati kenyataan pahit bahwa Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar keempat di dunia, tetapi jalan ditempat dalam tempurung ekonomi middle-income trap dengan kualitas SDM yang tak berubah signifikan.

Demokrasi tumbuh, tetapi kapasitas negara justru menyusut.

Ironi APBN, Mengendap di BI

Satu ironi terbesar Reformasi adalah bagaimana pemerintah justru menyimpan ribuan triliun dana APBN di Bank Indonesia. Uang itu beredar dalam puluhan nomen-klatur dana pemerintah, dana cadangan, dana penempatan, dana likuiditas, dan seterusnya. Logika fiskal yang sehat berkata; jika negara tertinggal dalam teknologi, miskin laboratorium, dan kekurangan peneliti, mengapa uang rakyat ditidurkan di bank sentral?. Apa maunya?.

Selama bertahun-tahun, praktik ini hampir tak disentuh publik. Barulah ketika sosok Purbaya Yudhi Sadewa (PYS) mulai mengkritiknya secara terbuka, kini masyarakat sadar bahwa di dalam hubungan “Pemerintah–BI” terdapat ruang remang-remang yang lama tak terjamah publik.

Masalahnya bukan sekadar efisiensi. Masalahnya adalah prioritas nasional.

Negara yang benar-benar ingin membangun ilmuwan tidak akan membiarkan uang rakyat menganggur di bank central. 

Negara yang benar-benar ingin mengejar minimal Korea, Singapura, Malaysia tidak akan membiarkan laboratoriumnya berdebu sementara dana APBN disimpan tertidur di BI yang katanya untuk “jaga-jaga”, konyolnya uang itu dari utang berbunga kata Purbaya.

Kita gagal membaca masa depan karena kita gagal memutuskan apa yang penting.

PT. Pabrik Gelar, Bukan Pabrik Pengetahuan

Indonesia memproduksi jutaan lulusan perguruan tinggi setiap tahun, tetapi apakah menghasilkan ilmuwan?, oh tidak. Pendidikan tinggi mayoritas memproduksi pekerja administratif, memproduksi lulusan S1 yang fasih presentasi PowerPoint tetapi kaku menulis paper ilmiah. Memproduksi sarjana, tetapi bukan pemikir ilmu.

Sebagian besar kampus negeri bahkan tidak memiliki satu pun laboratorium berkelas internasional. Rasio dosen-peneliti terhadap mahasiswa terlalu kecil. Hibah riset terlalu politis. Kualitas jurnal akademik sangat rendah. Proses promosi akademik lebih administratif daripada kontribusi intelektual.

Di sisi lain, negara yang dijadikan tolok ukur - Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia - menjadikan sains sebagai agama nasional. Jepang memuliakan riset. Malaysia pun sejak era Mahathir membangun universitas riset dengan pendanaan yang berani.

Indonesia?
Hanya sukses membangun gedung megah, tetapi tidak membangun ekosistem berpikir.

Budaya Publik Indonesia, Lebih Percaya Obrolan daripada Data

Ruang publik Indonesia dibentuk oleh opini dangkal, bukan data.

• Kita percaya broadcast WhatsApp daripada grafik statistik.
• Kita percaya tokoh populer daripada ahli.
• Kita percaya kemarahan daripada literasi.
• Kita menyangka debat teriak-teriak sebagai intelektualitas.
• Kita menjadikan influencer politik sebagai pemimpin opini nasional.

Dalam ekosistem seperti itu, ilmuwan tidak dihormati, teknokrat tidak didengar, akademisi dijadikan pajangan, wartawan ditarik dalam pusaran klikbait.

Negara yang ruang publiknya kurang familiar terhadap data, tidak bakalan pernah masuk dalam jajaran negara maju. Bangsa yang tidak melek sains tidak akan pernah menghasilkan ilmuwan.

Seandainya MBG Berlanjut

Banyak pihak menuduh Soeharto anti-intelektual. Itu benar dalam banyak konteks politik. Tetapi secara struktur pembangunan, Orde Baru setidaknya memiliki arah pembangunan yang konkrit; membangun kapasitas teknokratik, program pendidikan luar negeri diperbanyak, riset strategis didorong, industri teknologi cikal bakal seperti IPTN, Batan, BPPT mulai menetaskan hasil.

Apakah Orde Baru sempurna? Tidak. Apakah banyak korupsi? Tentu saja. 

Tetapi negara Indonesia saat itu memiliki arah, Sesuatu yang tidak dimiliki era Reformasi.

Seandainya negara menjaga kontinuitas program riset itu, membenahi korupsinya tanpa meruntuhkan fondasinya, meneruskan visi teknokratik sambil membuka kebebasan politik secara bertahap (gradual), Indonesia hari ini mungkin berada pada posisi yang jauh berbeda.

Bukan pengekor teknologi, melainkan produsen pengetahuan.
Mungkin kita punya 30.000 peneliti aktif, bukan 3.000.
Mungkin kita punya industri mikrochip skala menengah.
Mungkin kita punya kecerdasan kolektif yang tidak serentan saat ini.

Sejarah memang tidak mengenal kata “seandainya”.

Tetapi bangsa yang tidak bisa membaca kesalahannya tidak akan mampu memproduksi masa depan.

Banyak yang berkata Indonesia punya “bonus demografi”. Tetapi bonus itu tidak berarti apa-apa jika negara ini tidak memiliki bonus keberanian untuk memprioritaskan sains, teknologi, riset, dan kontinuitas kebijakan jangka panjang.

Bangsa ini bukan kurang pintar. Tapi yang kurang adalah serius membangun masa depan.

Dan selama bangsa ini tidak serius, selama lebih percaya obrolan daripada data, selama lebih percaya influencer daripada ilmuwan, selama lebih percaya propaganda daripada teksbook ilmiah, selama lebih lebih sibuk mencari musuh politik daripada membangun laboratorium ilmiah, maka Indonesia tidak akan pernah bisa sejajar dengan; Jepang, Korea selatan atau bahkan Malaysia.

Negara besar tidak tumbuh dari kebisingan demokrasi.

Negara besar tumbuh dari ilmu pengetahuan, disiplin institusi, dan daya tahan berpikir yang panjang. Lihatlah negara komunis Tiongkok (non demokrasi) tapi kini setara dengan super power Amerika Serikat di bidang ekonomi dan sains.

Sampai hari ini, Indonesia belum memiliki itu.

Tetapi masa depan masih bisa diselamatkan jika bangsa Indonesia berani untuk mulai membangunnya dari otak kolektif bangsa ini. Kita sudah mulai memberi nutrisi pada anak-anak didik kita hari ini.

Semoga menghasilkan kecerdasan kolektif bangsa Indonesia, yang akan mengisi laboritorium dengan innovasi sains, dan yang akan mengisi ruang publik dengan diskursus ilmu pengetahuan dan sains. 

Salam, Alam