Morowali: Citra Bebas-Aktif yang Direbut Kembali

Table of Contents

Oleh: Ir. Agus Dwi Karna

Pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Samsuddin mengenai Bandara IMIP Morowali menyulut perbincangan publik yang cukup hangat. Banyak yang menafsirkan ungkapan Menhan tentang “negara dalam negara” sebagai tudingan bahwa bandara tersebut beroperasi di luar kendali negara. Namun jika ditelusuri dari aspek legalitas dan perizinan penerbangan, tidak ditemukan masalah berarti. Status internasional Bandara IMIP juga telah dicabut, sehingga seluruh kegiatan operasional tunduk pada regulasi resmi Republik Indonesia.

Pertanyaannya, jika aspek hukum tidak bermasalah, mengapa Menhan mengerahkan pasukan militer dan membangun posko pengawasan permanen di sana?

Jawabannya tidak terletak pada isu teknis bandara, tetapi pada konteks politik global yang membentuk persepsi atas posisi Indonesia. Dominasi perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam industri nikel—terutama di Morowali—telah lama memunculkan anggapan bahwa Indonesia berada terlalu dekat dengan orbit Beijing. Narasi ini tumbuh bukan hanya di ruang publik, tetapi juga di ruang diplomasi internasional.

Presedennya sudah terlihat. Indonesia pernah dituding pro-Tiongkok ketika Presiden Prabowo menandatangani nota diplomatik terkait perairan Natuna. Bahkan ketika pengusaha nasional menawarkan nikel ke Amerika Serikat, muncul komentar dari pihak AS bahwa “nikel Indonesia milik China”. Kritik semacam ini menciptakan tekanan simbolik bahwa kedaulatan Indonesia bisa “dicaplok” - dalam persepsi asing, terlepas dari fakta di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia sejak 1945 memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Namun pada praktiknya, Indonesia kerap dipojokkan ke posisi diplomatik yang tidak nyaman: ingin dipandang mandiri dan tidak berada di bawah pengaruh mana pun, tetapi persepsi global tidak selalu mencerminkan kenyataan konstitusional tersebut.

Karena itu, langkah Menhan Syafri Samsuddin di Morowali dapat dibaca sebagai manuver strategis untuk merebut kembali citra bebas-aktif Indonesia. Penempatan TNI di bandara milik korporasi IMIP bukan semata pengawasan operasional, melainkan penegasan simbolik bahwa negara hadir di pusat industri strategis yang selama ini dianggap terlalu didominasi investor asing, terutama dari satu negara: Tiongkok.

Dengan mengintervensi langsung operasional bandara IMIP, Menhan seolah ingin mengirim pesan kepada dunia bahwa Indonesia tidak dikendalikan modal Tiongkok, tidak tunduk pada intervensi kepentingan asing, dan tetap memiliki kedaulatan penuh atas simpul-simpul vital ekonominya.

Dengan demikian, Morowali bukanlah tentang sengketa bandara, tetapi panggung kecil dalam pertarungan citra geopolitik. Inilah momentumnya, Indonesia berupaya menegaskan kembali jati dirinya sebagai negara yang bebas menentukan arah perjalanan bangsanya dan aktif menjaga kepentingan nasionalnya.

Langkah Menhan ini mungkin memunculkan perdebatan, tetapi satu hal yang jelas bahwa melalui Morowali, Indonesia sedang berusaha merebut kembali narasi bebas-aktifnya di mata dunia.

Wallahu a‘lam bishshawab.