Sejarah Ringkas Pemberontakan Melawan Pemerintahan Soekarno (1945–1966)

Table of Contents

Disuntirng oleh: Valentina Nur Handayani S.I.Kom UIN Makassar

Periode awal kemerdekaan Indonesia, yang dikenal sebagai Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, adalah masa penuh tantangan. Selain menghadapi ancaman dari luar, Republik ini juga diguncang oleh berbagai pemberontakan dari dalam negeri. Konflik-konflik ini didorong oleh perbedaan ideologi, ketidakpuasan regional, dan perebutan kekuasaan politik.

Berikut adalah kronologi singkat pemberontakan-pemberontakan besar yang menguji stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah Soekarno.

I. Konflik Ideologis dan Komunis

1. Pemberontakan PKI Madiun (1948)

Ancaman ideologi pertama datang pada September 1948 di Madiun. Dipimpin oleh Musso dan Amir Sjarifuddin dari Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang didominasi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), gerakan ini mencoba menggulingkan pemerintahan sah Soekarno dan mendirikan “Republik Soviet Indonesia”. Pemberontakan ini muncul dari kekecewaan politik terhadap Perjanjian Renville dan rasionalisasi angkatan perang. Soekarno segera memerintahkan penumpasan militer, dan gerakan ini berhasil diakhiri dalam waktu singkat oleh TNI.

2. Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia)

Berlawanan dengan komunisme, gerakan ini bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini bersifat jangka panjang dan menyebar di berbagai wilayah:

• Jawa Barat (1949): Dimulai oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Setelah operasi militer panjang, Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada tahun 1962, dan gerakan di Jawa Barat pun berakhir.
• Cabang Regional: Pemberontakan serupa muncul di Sulawesi Selatan (dipimpin Kahar Muzakkar sejak 1950, berakhir 1965) dan Kalimantan Selatan (dipimpin Ibnu Hadjar sejak 1950, berakhir 1963).
• Aceh (1953): Dipimpin oleh Daud Beureueh, pemberontakan ini berhasil diselesaikan melalui jalur politik. Pada tahun 1962, penyelesaian damai dicapai, dan Aceh diberi status Daerah Istimewa.

II. Gerakan Separatis dan Federalis (1950)

Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Pembubaran RIS dan pembentukan NKRI memicu reaksi dari kelompok yang ingin mempertahankan bentuk negara federal atau memisahkan diri.

3. Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

Pada 23 Januari 1950, Kapten Raymond Westerling, mantan perwira KNIL, memimpin APRA yang menyerang Bandung. Tujuan mereka adalah mempertahankan Negara Pasundan dan menuntut agar APRA diakui sebagai tentara negara bagian. Upaya mereka untuk menangkap Soekarno di Jakarta gagal total.

4. Pemberontakan Andi Azis dan RMS

• Andi Azis (April 1950): Di Makassar, Kapten Andi Azis memberontak, menolak masuknya pasukan TNI dari Jawa ke wilayah Negara Indonesia Timur (NIT). Pemberontakan ini berhasil ditumpas setelah Andi Azis ditangkap.
• RMS (Republik Maluku Selatan) (April 1950): Dipimpin oleh Dr. Christian Robert Steven Soumokil, RMS memproklamasikan pemisahan diri di Maluku. Didukung oleh bekas prajurit KNIL, gerakan ini baru berhasil dipadamkan setelah Soumokil ditangkap pada tahun 1963.

III. Ketidakpuasan Daerah (PRRI/Permesta)

5. Pemberontakan PRRI/Permesta (1957–1961)

Pemberontakan ini didorong oleh ketidakpuasan regional di luar Jawa, terutama di Sumatera Tengah (PRRI) dan Sulawesi (Permesta). Tokoh militer seperti Kolonel Achmad Husein (PRRI) dan Kolonel Ventje Sumual (Permesta) menentang kebijakan pemerintah pusat yang dianggap terlalu sentralistik dan tidak adil dalam alokasi pembangunan. Mereka membentuk pemerintahan tandingan, namun Soekarno melancarkan operasi militer untuk menumpasnya. Setelah berhasil ditumpas, banyak tokoh dan mantan anggota diberi amnesti, mengakhiri krisis regional ini.

IV. Puncak Guncangan Politik (1965)

6. Peristiwa Gerakan 30 September (G30S)

Peristiwa tragis pada 30 September/1 Oktober 1965 ini menjadi puncak ketegangan politik. Melibatkan sejumlah oknum militer dan diduga didalangi oleh PKI, gerakan ini menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat. Meskipun bukan pemberontakan bersenjata massal seperti DI/TII, dampaknya jauh lebih besar. Peristiwa ini memicu pembersihan politik besar-besaran, secara bertahap melucuti kekuasaan Presiden Soekarno, dan menjadi pemicu utama transisi menuju era Orde Baru di bawah Soeharto.

Semua pemberontakan ini mencerminkan perjuangan Soekarno untuk menjaga persatuan negara yang baru lahir di tengah beragamnya ideologi dan tuntutan daerah. Meskipun menghadapi berbagai ancaman dari kiri, kanan, dan kelompok regional, pada akhirnya, Soekarno berhasil menjaga keutuhan wilayah NKRI hingga kekuasaannya berakhir pada tahun 1966.

Sumber refrensi:

Secara umum, narasi sejarah yang saya sajikan merupakan sintesis dari Sejarah Nasional Indonesia (Seri buku standar), penelitian dari sejarawan seperti Nugroho Notosusanto, Taufik Abdullah, dan sumber-sumber modern dari universitas serta lembaga penelitian yang membahas periode Orde Lama.