Serakahnomics vs Kongkonomics Dua Wajah Ekonomi Indonesia
Oleh: Arman Arfah dan Jamaluddin Karim, praktisi kongkonomics
Dalam beberapa tahun terakhir, jurang antara pelaku ekonomi besar dan
kecil di Indonesia tampak semakin melebar. Jurang ini bukan semata soal
pendapatan, tetapi tentang siapa yang mendapatkan perlindungan negara dan
siapa yang dibiarkan bertarung sendirian. Untuk membaca kontras tersebut,
dua istilah dapat membantu menjelaskan kenyataan di lapangan adalah “Serakahnomics”
dan “Kongkonomics”.
Serakahnomics menggambarkan model ekonomi yang dijalankan
oleh pemilik modal besar yang mendapatkan dukungan struktural dari kekuasaan.
Akses terhadap konsesi sumber daya alam, proyek strategis, dan regulasi yang
menguntungkan sangat ditentukan oleh kedekatan dengan lingkar kekuasaan. Para
pelakunya tidak hanya mengejar keuntungan; mereka dapat memastikan posisi
dominan dengan mengunci akses melalui jaringan politik. Mereka menikmati
“karpet merah” birokrasi yang lentur, akses pembiayaan, perlindungan hukum,
hingga aturan main yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Pola Serakahnomics bukan fenomena baru di Indonesia. Sejarah
politik-ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa modal besar cenderung tumbuh subur
ketika berkelindan dengan kekuasaan. Pasar menjadi arena yang tidak benar-benar
kompetitif, tetapi ruang yang telah dipetakan untuk mempertahankan dominasi
kelompok kuat. Ketika negara terlalu sibuk melayani kepentingan besar, struktur
ekonomi menjadi timpang dan meminggirkan sebagian besar warga.
Sebaliknya, Kongkonomics mencerminkan dunia pelaku ekonomi kecil
yang hidup dalam ketidakpastian pendapatan. “Kadang ada, kadang tidak ada” begitulah
ritme hidup mereka. Mereka adalah pedagang kecil, pekerja harian, buruh lepas,
ojek, petani gurem, serta para pelaku informal lainnya. Mereka adalah single
fighter yang bekerja keras dengan modal semangat, bukan modal uang. Tidak
ada konsesi, tidak ada fasilitas khusus; yang ada hanyalah nasib, kerja keras,
dan kemampuan bertahan.
Ruang sosial yang paling akrab bagi kelompok ini adalah warung kopi.
Di sanalah mereka menghabiskan banyak waktu sekedar kongko-kongko, berkeluh
kesah, dan saling bertukar informasi tentang peluang ekonomi apa saja yang
mungkin digarap hari itu. Warung kopi menjadi ruang intelijen rakyat, tempat
strategi bertahan dirumuskan, tempat jejaring kecil dibangun, sekaligus tempat
untuk menghela napas di tengah tekanan ekonomi yang tidak pernah longgar. Hidup
mereka berada dalam ruang ketidakpastian, namun semangatnya tidak pernah padam.
Meski tekanan Serakahnomics menggurita di semua sektor ekonomi, mereka tidak
menyerah pada keadaan.
Pertanyaan pentingnya; Mengapa negara begitu cepat hadir untuk
Serakahnomics, tetapi begitu lambat untuk Kongkonomics?.
Jawabannya terletak pada struktur kuasa. Dalam sistem yang didominasi
kepentingan modal besar, suara rakyat kecil tenggelam oleh kepentingan yang
lebih bertenaga. Kebijakan pun sering kali hanya memihak kepada mereka yang
memiliki kemampuan lobi lebih kuat, bukan mereka yang paling membutuhkan
kehadiran negara.
Padahal, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya mengejar pertumbuhan
ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan itu dirasakan secara luas
(pemerataan). Negara mestinya harus bergeser dari keberpihakan pada “modal”
menuju keberpihakan pada “kesempatan”. Yang dibutuhkan bukan memusuhi pelaku
usaha besar, melainkan menciptakan level playing field yang sehat.
Persaingan harus ditopang oleh keterbukaan akses dan regulasi yang adil.
Pada saat yang sama, menguatkan Kongko-kongkonomics memerlukan
keberanian politik; akses pembiayaan yang realistis, perlindungan sosial yang
tepat sasaran, penyederhanaan perizinan, pendampingan usaha, serta kebijakan
yang menjadikan pelaku ekonomi kecil sebagai subjek pembangunan.
Indonesia memiliki energi kewirausahaan luar biasa, namun yang kurang
adalah keberpihakan kebijakan. Selama negara lebih sibuk mengurus “Serakahnomics”,
pelaku Kongkonomics akan terus hidup dalam ketidakpastian. Pertaruhan kita
adalah memilih menjadi negara yang hanya membesarkan segelintir elite, atau
negara yang mengangkat martabat ekonomi rakyat banyak.
Pembangunan yang berkeadilan menuntut keberanian mengoreksi arah; dari
ekonomi yang dikuasai sebagian kecil orang (serakahnomics) menuju ekonomi yang
memberi ruang bagi sebanyak mungkin warga (kongkonomics). Ketika negara hadir
bagi yang paling kecil, barulah pembangunan layak disebut berpihak pada
keadilan.
Posting Komentar