Tiga Drama Ijazah Mengalahkan Dunia Hiburan
Disunting oleh: Ghiffari Syam, Alumni Fekon Unhas
Beberapa tahun terakhir, politik Indonesia menghadirkan ironi yang sulit diabaikan tentang isu ijazah pejabat publik yang mampu mengalahkan hiruk-pikuk dunia hiburan. Tuduhan, klarifikasi, konferensi pers, hingga adu narasi di media sosial bergulir seperti serial drama dengan penonton jutaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik bangsa kita semakin bergeser dari arena gagasan menuju panggung tontonan, di mana sensasi lebih menarik perhatian dibandingkan substansi.
Drama pertama, muncul ketika ijazah dijadikan alat serang politik. Isu yang seharusnya mudah diverifikasi melalui kanal resmi negara justru dijadikan komoditas politik menjelang momentum elektoral. Tuduhan bermunculan tanpa dasar kuat, namun cukup untuk menanamkan keraguan publik. Foto-foto lama direkayasa, dokumen tidak terverifikasi disebarkan, dan narasi konspiratif diproduksi tanpa henti. Dalam kabut informasi seperti itu, kebenaran bukan lagi persoalan data, melainkan siapa yang lebih cepat memengaruhi persepsi publik.
Drama kedua, terjadi ketika aparat penegak hukum dan lembaga negara terseret masuk ke pusaran isu ini. Setiap langkah polisi, jaksa, hingga pengadilan dibaca sebagai sinyal politik, bukan prosedur hukum. Keputusan memulai atau menghentikan proses hukum dianggap sebagai pertanda keberpihakan, memicu “plot twist” yang selalu mengejutkan dalam alur drama yang terus berkembang. Masalahnya bukan hanya lambannya proses hukum, tetapi juga kurangnya keterbukaan institusi negara dalam menyampaikan perkembangan kasus.! Ketika transparansi absen, maka secara otomatis "spekulasi" mengambil alih panggung, dan lembaga negara kehilangan otoritas sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya.
Drama ketiga, lahir dari ledakan media sosial. Influencer, analis amatir, dan kanal-kanal komentar politik memproduksi “investigasi” versi masing-masing, sering kali tanpa standar verifikasi. Algoritma mempromosikan konten sensasional, memperkuat polarisasi, dan menjadikan "isu ijazah" setara dengan "gosip selebritas" bahkan melebihinya. Politik berubah menjadi - reality show - yang selalu mencari cliffhanger atau akhir cerita baru dan ngambang. Sayangnya, ruang digital yang semestinya memperluas "literasi" justru memfasilitasi kegaduhan dan mempercepat pembusukan akal sehat publik.
Di tengah tiga drama itu, ada persoalan yang lebih penting namun justru paling jarang dibahas yaitu; lemahnya kredibilitas negara dalam menjamin keabsahan dokumen dasar warganya. Ketidakmampuan institusi negara menghadirkan kepastian yang sederhana tentang dokumen resmi seorang pejabat publik menandakan masalah ini sistemik, baik dari sisi administrasi maupun komunikasi publik. Selama negara tidak mampu memberikan penegasan yang kuat, maka kedepan isu serupa akan terus muncul dan dipolitisasi. Dampaknya tidak kecil; "kepercayaan publik" terhadap negara perlahan, tapi pasti terus terkikis.
Demokrasi tidak dapat bertahan hanya dengan tontonan. Demokrasi membutuhkan institusi yang dapat dipercaya, proses hukum yang transparan, dan informasi yang akurat. Ketika politik lebih sering tampil sebagai drama daripada kebijakan, resikonya bagi publik akan kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam diskusi substantif tentang masa depan negara. Kita justru disibukkan oleh polemik yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan mekanisme administratif yang sederhana dan terbuka.
Yuk, Kini saatnya publik menuntut standar yang lebih tinggi dari negara maupun para elit politik. "Drama ijazah" tidak seharusnya terus menjadi pengganti perdebatan tentang hal yang lebih penting seperti; kualitas pendidikan, integritas pejabat publik, efektivitas hukum, serta masa depan demokrasi kita. Tanpa pergeseran fokus itu, politik Indonesia akan terus terperangkap dalam siklus sensasi, sementara tantangan-tantangan nyata bangsa yang lebih fundamental bisa terabaikan.
Politik yang sehat memerlukan keberanian untuk menutup layar drama dan kembali pada esensi; kejelasan, akuntabilitas, dan penghormatan pada akal publik. Jika negara mampu memastikan hal-hal sederhana seperti keabsahan dokumen resmi, maka demokrasi tidak perlu dikalahkan oleh drama yang seharusnya tidak pernah menjadi panggung utama.
---------- 1199
Posting Komentar