TNI Turun ke Morowali: Apakah Akhir dari Era “Negara dalam Negara”?

Table of Contents

Jakarta 27/11/2025, 1123 Rep.

Penurunan pasukan gerak cepat TNI di Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mungkin tampak sebagai langkah keamanan biasa. Namun jika dicermati lebih jauh, peristiwa ini merupakan salah satu sinyal politik paling penting di awal pemerintahan Prabowo Subianto. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, negara secara terbuka menegaskan kembali kontrol atas fasilitas strategis yang selama ini beroperasi seperti “wilayah privat” di jantung industri nikel nasional.

Selama bertahun-tahun, IMIP berkembang menjadi pusat industri logam terbesar di Asia Tenggara. Kombinasi modal raksasa China dan jejaring bisnis domestik menjadikan kawasan ini bukan sekadar kawasan industri, melainkan kota industri lengkap; bandara, pelabuhan, rumah sakit, transportasi internal, perumahan pekerja, bahkan aturan internal yang tidak seluruhnya berada di bawah pengawasan negara. Tak heran banyak yang menyebutnya sebagai “negara dalam negara” - metafora bagi kekuasaan korporasi yang melampaui birokrasi formal.

Masuknya TNI ke bandara perusahaan menandai putusnya pola lama itu. Negara ingin memastikan bahwa fasilitas udara, objek vital strategis, tidak boleh berada di luar kendali aparat keamanan. Pesan ini ditujukan bukan hanya kepada IMIP, tetapi kepada seluruh kawasan industri besar yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh tanpa kerangka tata kelola negara yang memadai.

Pertanyaannya; apakah ini sekadar penertiban rutin, atau sinyal bahwa pemerintah sedang menata ulang relasi kuasa antara negara RI, investor asing, dan oligarki domestik?.

Banyak pihak tergesa-gesa menafsirkan langkah ini sebagai tanda Indonesia menjauh dari China. Pembacaan itu mungkin terlalu sederhana. Pemerintah tetap membutuhkan modal, teknologi, dan jaringan industri China untuk memperkuat rantai pasok kendaraan listrik. Namun negara juga menyadari risiko bila akses strategis seperti bandara dan pelabuhan dikuasai korporasi - siapa pun mitranya. Ini bukan soal China tapi soal kedaulatan.

Di balik langkah ini juga ada dinamika politik dalam negeri yang tak kalah signifikan. IMIP bukan hanya proyek industri, tetapi simpul kepentingan ekonomi dan politik. Para pengusaha besar di sektor nikel memiliki jejaring kuat dengan elite nasional, birokrasi, dan tokoh daerah.

Di era sebelumnya, mereka beroperasi relatif bebas dari intervensi negara selama investasi mengalir lancar dan produksi stabil. Tetapi penurunan pasukan TNI kini dapat dibaca sebagai pesan dari Presiden Prabowo bahwa era investasi “tanpa pagar negara” mulai berakhir. Negara ingin hadir kembali, bukan hanya sebagai fasilitator korporasi besar, tetapi sebagai pengendali negara sesuai amanat konstitusi.

Namun perlu dicatat bahwa kehadiran negara bukan berarti mengambil alih. Pemerintah tampaknya tidak akan, dan tidak perlu, berkonfrontasi langsung dengan oligarki nikel. Industri ini adalah tulang punggung ekspor dan penyerap tenaga kerja; konflik terbuka hanya akan mengganggu stabilitas ekonomi. Yang ingin ditegaskan pemerintah adalah batas-batasnya; investasi tetap diterima, tetapi negara yang menentukan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Dari sisi politik, langkah ini menguntungkan Presiden Prabowo. Citra sebagai pemimpin kuat yang menjaga kedaulatan negara tentu saja menguat di mata publik. Persepsi bahwa Indonesia terlalu bergantung pada investor tertentu juga dapat diperbaiki. Namun langkah ini berpotensi mengganggu keseimbangan yang selama ini menguntungkan sebagian elite bisnis. Jika ke depan negara menertibkan pelabuhan khusus, logistik internal, atau arus tenaga kerja asing, barulah gesekan nyata dengan oligarki akan muncul.

Apa pun arahnya, intervensi negara di Morowali akan menjadi preseden. Morowali adalah simbol. Jika negara mampu menata ulang pusat industri sebesar ini, maka kawasan lain pun semestinya ditata dengan pendekatan serupa. Jika tidak, langkah TNI sekarang ini hanya akan dipandang sebagai episode simbolik yang tak mengubah struktur apa-apa dalam kekuasaan.

Pada akhirnya publik akan bertanya; apakah pemerintah benar-benar ingin mengakhiri era “negara dalam negara”, atau hanya sedang mengatur ulang siapa yang menguasai apa?. Pertanyaan ini penting sekali, karena masa depan industri strategis Indonesia bergantung pada sejauh mana negara mampu berdiri atas nama kepentingan publik - bukan tunduk pada kepentingan korporasi.

Dan Morowali, setidaknya untuk saat ini, menjadi panggung tempat pertarungan itu mulai diperlihatkan.

----------------