BGN-SPPG: PROGRAM KECIL YANG MENGUBAH STRUKTUR EKONOMI DARI BAWAH
Oleh: Tamsil Linrung, wakil ketua DPD RI
Kenapa penting memberdayakan ekonomi masyarakat seluas-luasnya?. Karena dalam ekonomi, kita memahami satu hal sederhana bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar datang dari belanja masyarakat. Lebih dari separuh aktivitas ekonomi digerakkan oleh konsumsi rumah tangga. Artinya, ketika rakyat memiliki pendapatan, ekonomi bergerak; tetapi ketika daya beli masyarakat melemah, maka pertumbuhan ekonomi ikut melambat.
Masalahnya, kesempatan ekonomi di Indonesia masih sering hanya mengalir kepada kelompok kaya. Padahal, mereka tidak bisa lagi diandalkan untuk mendorong konsumsi (belanja masyarakat) secara nasional karena kebutuhan mereka umumnya sudah terpenuhi; mulai dari rumah dan prabotnya, mobil, motor, hingga barang elektronik. Hampir tidak ada lagi ruang konsumsi baru yang signifikan, kecuali setidaknya kuliner dan traveling. itu bagi kelompok kaya.
Justru masyarakat kelas menengah dan bawah-lah yang masih memiliki potensi konsumsi yang masih luas. Ketika kondisi ekonomi mereka diperkuat, maka belanja harian langsung bergerak di pasar tradisional, mal, toko bahan bangunan, toko perabot rumah tangga, toko elektronik hingga showroom kendaraan (motor dan mobil) dan lain sebagainya.
Inilah sebabnya pemerataan kesempatan ekonomi bukan sekadar idealisme sosial, tetapi kebutuhan nyata agar ekonomi Indonesia tetap bertumbuh dan sehat. Pertumbuhan hanya dapat terjaga jika seluruh rakyat memiliki ruang ekonomi yang luas dan merata. Dengan demikian belanja (konsumsi) akan terdongkrak, meningkat secara masif di seluruh pelosok Indonesia.
Dalam konteks ini, gagasan menjadikan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi) sebagai milik publik (masyarakat) menjadi model baru yang lebih membumi. SPPG bukan
hanya dapur sehat penyedia makanan bergizi bagi anak sekolah. Lebih dari itu, menawarkan
konsep yang jarang muncul dalam kebijakan publik: rakyat menjadi pemilik
langsung layanan publik.
Sebagai ilustrasi: jika biaya pembangunan satu unit SPPG sekitar Rp.1
miliar dan 200 warga menanam (penyertaan) modal Rp.5 juta per-orang, maka satu
unit SPPG dapat berdiri dan dimiliki bersama oleh 200 warga tersebut. Ketika
warga menjadi pemilik, mereka tidak lagi sekedar penerima bantuan, tetapi ikut
menentukan arah, mengawasi operasional, serta memperoleh manfaat sosial dan
ekonomi secara langsung.
Gotong royong yang selama ini sering hanya menjadi slogan kini menemukan
bentuknya yang paling konkret. SPPG hadir sebagai institusi ekonomi rakyat.
Model ini juga sangat potensial menggerakkan ekonomi desa. SPPG
membutuhkan pasokan harian berupa; bumbu masak, sayur mayur, telur, ikan, daging,
buah, susu, dan lain-lain. Semua kebutuhan ini bisa dipenuhi oleh petani,
peternak, dan nelayan lokal. Artinya, SPPG menciptakan “pasar langsung” bagi
produsen kecil yang selama ini sulit menembus jaringan distribusi besar. Nilai
ekonomi yang biasanya mengalir “ke atas” kini kembali ke desa dan kecamatan.
Setiap Gagasan Butuh Proses dan Sosialisasi
Gagasan ini telah saya sampaikan kepada Bappenas RI ketika diminta
memberikan ulasan pemikiran selaku Wakil Ketua DPD RI.
Saat ini, uji coba lapangan sedang berlangsung. Lokasi SPPG-MBG akan kami
jadikan satu ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terintegrasi, mulai
dari SPPG, Kampung Nelayan, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga
program-program strategis lainnya menjadi "satu eko-sistem ekonomi" yang saling
menopang di desa dan kecamatan.
Karena itu, SPPG sebagai milik masyarakat (publik) maka hal yang paling penting adalah transparansi:
pembukuan yang terbuka, laporan rutin, audit profesional, serta pembatasan
kepemilikan agar tidak terpusat pada segelintir orang.
Jika gagasan ini berhasil, SPPG bukan hanya menyediakan gizi bagi
generasi muda kita, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal (desa) dan mengembalikan
kepemilikan aset kepada masyarakat.
Dari desa, sebuah model baru pembangunan dapat tumbuh sebagai program
kecil yang mampu mengubah struktur ekonomi dari bawah.
Wassalam
-
Posting Komentar