MENYELAMI PARADOKS Prabowo Subianto SINGKIRKAN MUSUH

Table of Contents

Dalam teori politik klasik, musuh biasanya disingkirkan dengan dua cara; dilawan atau dijauhkan. Namun dalam praktik kekuasaan modern, ada cara ketiga yang lebih sunyi tapi efektif - merangkul.

Di sinilah letak paradoks politik Prabowo. Sosok yang pernah berada di posisi oposisi keras, kini justru dikenal piawai mengajak lawan duduk satu meja. Bagi sebagian orang, ini dianggap inkonsisten. Bagi yang lain, ini strategi.

Sejak dinamika Pilpres 2014 dan 2019, publik menyaksikan kontestasi yang tajam antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Polarisasi mengeras hingga ke ruang keluarga dan warung kopi. Namun sejarah mencatat, rivalitas itu berakhir bukan dengan dendam politik, melainkan dengan rekonsiliasi. Prabowo masuk kabinet, menjadi bagian dari pemerintahan yang dulu ia kritik.

Paradoks? Atau kecerdikan?

Dalam perspektif strategi kekuasaan, merangkul lawan adalah bentuk eliminasi konflik jangka panjang. Musuh yang berada di luar sistem lebih sulit dikendalikan dibanding mereka yang sudah berada di dalam lingkar kekuasaan. Ini bukan sekadar soal kompromi, melainkan konsolidasi.

Politik Indonesia pasca-Reformasi 1998 memang cenderung bergerak ke arah koalisi besar. Oposisi yang terlalu keras seringkali tidak menemukan ruang hidup yang panjang. Maka pilihan rasional bagi banyak elite adalah negosiasi, bukan konfrontasi.

Prabowo tampaknya memahami satu hal penting; stabilitas adalah mata uang paling mahal dalam pemerintahan. Di tengah tekanan geopolitik global, ketidakpastian ekonomi, dan polarisasi sosial, konflik elite yang berkepanjangan justru merugikan negara.

Namun tentu saja, strategi ini menyisakan pertanyaan moral dan ideologis. Apakah rekonsiliasi berarti mengaburkan batas prinsip? Apakah merangkul lawan berarti mengorbankan idealisme? Atau justru itulah bentuk kedewasaan politik?

Sejarah dunia menunjukkan bahwa banyak pemimpin besar menempuh jalan serupa. Rivalitas tajam bisa berubah menjadi kolaborasi ketika kepentingan yang lebih besar dipertaruhkan; negara, stabilitas, dan kesinambungan kekuasaan.

Paradoks Prabowo bukan tentang menyingkirkan musuh dengan cara kasar. Ini lebih menyerupai seni bela diri politik dengan memanfaatkan energi lawan untuk memperkuat posisi sendiri. Musuh tidak dihancurkan, tetapi diserap.

Di titik ini, publik boleh berbeda pendapat. Ada yang melihatnya sebagai pragmatisme tingkat tinggi. Ada pula yang menilainya sebagai cairnya ideologi dalam politik Indonesia.

Namun satu hal yang sulit dibantah bahwa dalam lanskap politik hari ini, Prabowo memilih jalan yang lebih sunyi bukan perang terbuka, melainkan peredaman.

Dan mungkin di situlah paradoksnya - musuh paling efektif disingkirkan bukan ketika ia kalah, tetapi ketika ia tak lagi merasa menjadi musuh.

*****