Selat Hormuz: Bisa Menjadi Sumber "Cuan" Bersama AS-Iran

Table of Contents

Oleh: Achmad Ilyas, mantan sekjen HMI MPO

Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kemungkinan “mengelola Selat Hormuz bersama Ayatollah Iran berikutnya” membuka perdebatan baru tentang masa depan tata kelola jalur energi global. Di tengah rivalitas geopolitik yang panjang, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah stabilitas jalur minyak dunia dapat sekaligus menjadi sumber pendapatan strategis bagi negara-negara penjaga chokepoint energi itu?

Selat Hormuz adalah salah satu jalur energi paling vital di dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melintasi perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar energi internasional. Setiap gangguan di jalur ini segera tercermin dalam volatilitas harga minyak, inflasi global, dan ketidakpastian ekonomi dunia. Karena itu, gagasan pengelolaan bersama oleh dua kekuatan yang selama ini berseberangan menjadi isu strategis yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi energi, kerja sama antara Amerika Serikat dan Iran, jika benar-benar terwujud berpotensi melahirkan model baru pengelolaan jalur strategis dunia. Stabilitas keamanan yang dijamin oleh kedua aktor utama kawasan dapat menurunkan premi risiko geopolitik yang selama ini membebani harga minyak global. Lebih jauh dari itu, bukan tidak mungkin jalur pelayaran tersebut diposisikan sebagai sumber pendapatan bersama melalui mekanisme biaya jasa pandu, keamanan, atau pengelolaan lalu lintas maritim.

Gagasan semacam ini bukan sepenuhnya hipotetis. Di tengah eskalasi konflik kawasan, muncul wacana di Teheran untuk mengenakan biaya transit bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai kompensasi atas jaminan keamanan pelayaran. Namun, rencana tersebut memicu perdebatan karena bertentangan dengan prinsip hukum laut internasional yang menekankan kebebasan transit pada selat yang digunakan untuk pelayaran global.

Jika skenario kerja sama AS–Iran benar-benar berkembang, potensi ekonomi yang muncul tidak dapat diabaikan. Pendapatan dari jasa pelayaran strategis dapat menjadi sumber "cash flow baru", terutama bagi Iran yang selama ini menghadapi tekanan sanksi ekonomi. Bagi Amerika Serikat, keterlibatan dalam pengelolaan jalur energi global akan memperkuat posisi geopolitik sekaligus memberi pengaruh lebih besar terhadap stabilitas pasar minyak dunia.

Namun, potensi “ekonomi selat” ini juga membawa risiko geopolitik yang signifikan. Negara-negara eksportir energi di Teluk maupun importir besar seperti China dan India kemungkinan akan memandang pengelolaan bilateral sebagai bentuk monopoli jalur vital global. Persepsi semacam itu dapat memicu diversifikasi rute energi, percepatan investasi pada jalur pipa alternatif, atau bahkan mempercepat transisi menuju energi non-fosil.

Selain itu, stabilitas pasar energi tidak hanya ditentukan oleh keamanan jalur fisik, tetapi juga oleh legitimasi politik dan hukum internasional. Tanpa kerangka kerja sama multilateral yang inklusif, setiap upaya komersialisasi chokepoint energi berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru yang justru meningkatkan volatilitas harga minyak.

Pada akhirnya, Selat Hormuz mencerminkan paradoks ekonomi energi global: jalur yang menjamin stabilitas pasokan sekaligus menjadi instrumen kekuasaan strategis. Pernyataan politik tentang pengelolaan bersama AS-Iran mungkin membuka peluang bagi model baru tata kelola jalur energi, termasuk potensi pendapatan dari jasa pelayaran. Namun, dalam sistem global yang saling terhubung, stabilitas jangka panjang hanya dapat dicapai melalui konsensus internasional, bukan dominasi dua kekuatan besar.

Di tengah transisi energi dunia yang belum sepenuhnya tuntas, masa depan Selat Hormuz akan tetap menjadi barometer hubungan antara geopolitik dan ekonomi. Selat Hormuz  bukan sekadar jalur pelayaran, melainkan simbol, bagaimana energi, kekuasaan, dan kepentingan global saling berkelindan dalam menentukan arah tatanan dunia.

*****