Amerika-Iran: Saling Blokade, Saling Hebat
Oleh: Achmad Ilyas, aktifis mantan sekjen HMI MPO
Di dunia geopolitik modern, ada satu lomba yang tak pernah sepi peminat yaitu; lomba merasa paling hebat sambil mengunci pintu orang lain. Babak terbarunya dimainkan oleh Amerika Serikat dan Iran. Yang satu memblokade selat Hormuz, yang lain membalas dengan blokade pelabuhan Iran. Dunia pun menonton sambil menghitung harga minyak.
Amerika Serikat, dengan armada laut terkuat di dunia, berdiri tegap sambil berkata: “Ini bukan perang, ini hanya blokade demi stabilitas.” Iran, tak mau kalah gagah, menjawab dengan nada tak kalah percaya diri: “Selat Hormuz wilayah kami. Kalau mau lewat, tunggu suasana hati kami membaik.”
Maka dimulailah pertunjukan saling blokade, di mana kedua pihak sama-sama mengklaim diri paling beradab, paling sah, dan tentu saja, paling kuat.
Blokade Versi Superpower
Blokade ala Amerika dikemas rapi; kapal perang modern, istilah teknis, dan pernyataan resmi yang selalu menyebut kata security. Pelabuhan Iran ditutup, kapal diperiksa, lalu dunia diberi penjelasan bahwa ini semua dilakukan demi ketertiban dunia global.
Menariknya, semua itu dilakukan tanpa menyebut kata “perang”. Sebab perang itu mahal secara politik, sementara blokade bisa dijual sebagai “tindakan preventif”. Dalam narasi ini, hukum internasional tidak dilanggar tapi hanya “ditafsirkan secara kreatif”.
Jika ada yang bertanya soal mandat Dewan Keamanan PBB, jawabannya sederhana; kadang hukum internasional dianggap seperti lampu lalu lintas, dipatuhi kalau jalanan ramai, diterobos kalau jalan sedang sepi.
Hormuz: Pintu yang Bisa Dikunci dari Dalam
Iran tentu tidak mau tampil sebagai figuran. Maka kartu truf dikeluarkan; Selat Hormuz. Jalur sempit yang dilewati seperlima perdagangan minyak dunia itu mendadak menjadi simbol kedaulatan nasional sekaligus alat tawar-menawar global.
Pesannya cukup jelas; kalau pelabuhan kami diblokade, maka dunia juga kami bikin deg-degan. Hormuz pun diperlakukan seperti gerbang rumah sendiri, padahal jutaan barel minyak negara lain lewat setiap hari.
Masalahnya, dalam hukum laut internasional, selat semacam ini bukan halaman belakang pribadi. Namun dalam praktik politik global, hukum sering kalah cepat dari kapal patroli dan rudal pantai.
Lalu Siapa Paling Sah?
Menariknya, baik Amerika maupun Iran sama-sama mengklaim posisi paling sah. Amerika merasa sah karena kuat dan “bertanggung jawab”. Iran merasa sah karena berdaulat dan “dizalimi”. Keduanya sama-sama membawa kamus hukum internasional, membuka halaman yang menguntungkan, lalu menutup halaman yang merepotkan.
Sementara itu, UNCLOS dan Piagam PBB duduk manis di rak, sesekali dikutip, dan lebih sering diabaikan.
Dunia di Bangku Penonton
Negara-negara lain termasuk yang tak ikut ribut hanya bisa menonton. Harga energi naik, kapal dagang waswas, dan stabilitas global dipertaruhkan. Namun di panggung utama, pertunjukan harus terus berjalan. Sebab mundur berarti kalah gengsi, dan kalah gengsi lebih menakutkan daripada krisis global.
Dalam drama ini, hukum internasional berperan seperti wasit tanpa peluit, ada di lapangan, tapi suaranya jarang didengar.
Blokade sebagai Cermin
Saling blokade Amerika dan Iran bukan semata soal laut dan pelabuhan. Ini adalah cermin bagaimana dunia bekerja hari ini; kekuatan lebih dulu, hukum menyusul belakangan. Semua ingin terlihat hebat, tegas, dan berdaulat, meski harus mengorbankan prinsip yang katanya dijunjung bersama.
Pada akhirnya, mungkin bukan soal siapa yang paling hebat, melainkan siapa yang paling pandai menjelaskan pelanggaran hukum sebagai tindakan mulia. Dan dalam lomba itu, dunia internasional tampaknya masih belum menemukan juara yang benar-benar layak dirayakan.
*****
Posting Komentar