Indonesia: Arah Pembangunan Sudah Benar, Pengawasan Masyarakat Tetap Penting

Table of Contents

Indonesia: Arah Pembangunan Sudah Benar, Pengawasan Masyarakat Tetap Penting

Oleh: Ridwan Kara

Secara konseptual, arah pembangunan Indonesia hari ini berada di jalur yang benar. Pemerintah mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas program gizi bagi kelompok rentan, mempercepat hilirisasi industri, serta menguatkan ekonomi rakyat dari desa ke kota. Semua ini tampak selaras dengan semangat keadilan sosial yang dijanjikan konstitusi.

Namun, persoalannya bukan pada arah. Sejarah berulang kali menunjukkan arah yang benar bisa melahirkan hasil yang keliru ketika pengawasan dan evalusi melemah.

Swasembada pangan adalah contoh paling nyata. Produksi bisa meningkat, tetapi distribusi tetap timpang. Harga bisa melonjak di pasar, sementara petani tetap tidak sejahtera. Di titik ini, angka produksi sering dijadikan legitimasi, bukan solusi. Tanpa pengawasan publik, keberhasilan di atas kertas justru menutupi kegagalan di lapangan.

Swasembada energi menghadapi risiko serupa. Ambisi besar kerap berhadapan dengan kepentingan jangka pendek, tarik-menarik elite, hingga tekanan global. Tanpa kontrol yang kuat, agenda kemandirian energi mudah bergeser menjadi proyek investasi ala kadarnya yang menguntungkan segelintir pihak.

Program pemenuhan gizi pun tidak kebal dari masalah klasik; data yang lemah dan distribusi yang bocor. Bantuan yang seharusnya menyasar kelompok rentan sering kali tidak tepat sasaran. Di sini, pengawasan masyarakat bukan pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak.

Hilirisasi industri yang kerap dielu-elukan sebagai jalan menuju kedaulatan ekonomi juga menyimpan paradoks. Di satu sisi, menjanjikan nilai tambah. Di sisi lain, tanpa transparansi, dan berpotensi menciptakan konsentrasi kekayaan baru. Alih-alih pemerataan, yang terjadi bisa saja hanya pergeseran oligarki dalam wajah yang berbeda.

Sementara itu, narasi penguatan ekonomi rakyat masih sering berhenti pada slogan. UMKM tetap berhadapan dengan akses modal yang sempit, pasar yang terbatas, dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak. Tanpa tekanan publik, keberpihakan pada ekonomi kecil bisa jadi hanya retorika yang nyaman diucapkan, tetapi minim diwujudkan.

Dalam konteks global, tantangan menjadi lebih kompleks. Indonesia berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak terikat pada blok kekuatan mana pun, tetapi tetap aktif dalam percaturan dunia. Namun, prinsip ini hanya bermakna jika dijalankan dengan konsistensi dan berani.

Dalam praktiknya, kepentingan nasional sering berhadapan dengan tekanan geopolitik dan ekonomi global. Ketergantungan pada impor, investasi asing, hingga posisi dalam rantai pasok dunia membuka celah kompromi yang tidak selalu menguntungkan Indonesia. Tanpa pengawasan publik, politik bebas aktif bisa tergelincir menjadi sekedar jargon diplomatik.

Hilirisasi, misalnya, tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan global. Indonesia berada di antara kebutuhan menjaga kedaulatan sumber daya dan tekanan pasar internasional. Tanpa sikap tegas, Indonesia berisiko kembali menjadi objek, bukan pemain.

Di titik inilah pengawasan publik menjadi penentu. Transparansi dalam perjanjian internasional, investasi asing, hingga kebijakan strategis bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, kepentingan nasional mudah dinegosiasikan tanpa kontrol yang memadai.

Pembangunan yang sehat tidak lahir dari niat baik semata, tetapi dari sistem yang diawasi secara terus-menerus. Pengawasan bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan mekanisme untuk mencegah kekuasaan berjalan tanpa koreksi.

Dalam demokrasi, masyarakat bukan penonton. Masyarakat adalah pengawas dan jika perlu, pengoreksi.

Arah pembangunan Indonesia hari ini mungkin sudah benar. Tetapi tanpa pengawasan yang kuat, arah itu bisa dengan mudah dibelokkan.

Dan ketika itu terjadi, yang salah bukan lagi kebijakannya melainkan kita yang membiarkannya tanpa kontrol.

*****