Iran dan Bayang-bayang Supersemar di Indonesia

Table of Contents

Oleh: Achmad Ilyas, mantan Sekjen HMI MPO

Di Iran hari ini, perubahan kekuasaan tidak hadir secara kasatmata. Ia berlangsung perlahan dan senyap, melalui pergeseran peran dari institusi sipil ke aktor yang memiliki kendali lebih besar atas keamanan dan stabilitas. Dalam lanskap semacam ini, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) kian menonjol sebagai penentu arah kekuasaan, sementara presiden berangsur menyempit pada fungsi administratif.

Fenomena ini menarik jika dibaca melalui pengalaman Indonesia. Dalam peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret, Soekarno tetap menjabat sebagai presiden. Namun, kendali efektif negara perlahan berpindah ke tangan Soeharto. Tidak ada deklarasi resmi tentang perubahan rezim, tetapi dalam praktik, pusat kekuasaan telah bergeser.

Pola serupa tampak beresonansi di Iran.

Secara formal, Iran tetap republik Islam dengan presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun dalam praktik, posisi tersebut tidak lagi menjadi pusat gravitasi kekuasaan. Sosok seperti 'Masoud Pezeshkian' menunjukkan bahwa presiden Iran ini, lebih berperan sebagai pengelola administratif dibanding pengambil keputusan strategis. Kebijakan penting terutama terkait keamanan dan geopolitik berada dalam pengaruh aktor lain dengan kapasitas lebih besar.

Pada fase inilah IRGC memainkan peran menentukan.

Awalnya dibentuk untuk melindungi Revolusi Islam 1979, IRGC berkembang melampaui fungsi militer. Memiliki pengaruh luas dalam sektor ekonomi, mengelola proyek strategis, serta memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri. Dalam perkembangan ini, IRGC tidak lagi sekedar alat negara, melainkan bagian dari struktur yang membentuk dan menentukan arah negara.

Dalam konteks terbaru, kemunculan 'Mojtaba Khamenei' sebagai pemimpin tertinggi memperlihatkan dimensi lain dari konsolidasi ini. Ia dikenal memiliki kedekatan kuat dengan IRGC serta basis dukungan signifikan di dalam tubuh militer tersebut. Relasi ini menempatkannya bukan hanya sebagai figur religius, tetapi juga sebagai simpul legitimasi bagi kekuatan keamanan yang kian dominan.

Dengan demikian, posisi Mojtaba Khamenei dapat dibaca bukan hanya sebagai pusat otoritas formal, melainkan juga sebagai alat legitimasi simbolik bagi penguatan peran IRGC dalam struktur kekuasaan Iran.

Proses ini berlangsung bukan dalam satu momen, melainkan melalui akumulasi krisis; sanksi ekonomi, tekanan eksternal, dan konflik kawasan. Dalam situasi yang dipersepsikan sebagai ancaman berkelanjutan, stabilitas sering dijadikan alasan bagi meluasnya peran aktor keamanan.

Sejarah menunjukkan, dalam kondisi krisis, pergeseran semacam ini bukan hal asing. Peristiwa Gerakan 30 September di Indonesia, memperlihatkan bagaimana ketidakpastian politik membuka ruang bagi militer untuk mengambil peran dominan. Narasi stabilitas menjadi dasar legitimasi.

Dalam konteks Iran, yang terjadi bukanlah runtuhnya rezim, melainkan transformasi di dalamnya. Struktur formal tetap bertahan, tetapi pusat kendali bergeser. Presiden tetap menjabat, institusi tetap berjalan, namun arah kebijakan semakin ditentukan oleh aktor yang berbeda.

Perubahan seperti ini biasanya lebih tahan lama dibandingkan perubahan revolusioner, karena tidak menimbulkan guncangan besar, tetapi secara bertahap membentuk konfigurasi kekuasaan baru yang lebih terkonsolidasi.

Konsekuensinya jelas. Ketika peran militer meluas ke ranah sipil, ruang akuntabilitas publik cenderung menyempit. Transparansi ekonomi menjadi terbatas, sementara kebijakan luar negeri berpotensi lebih tegas, bahkan konfrontatif. Stabilitas yang tampak kuat dalam jangka pendek dapat menyimpan kerentanan dalam jangka panjang.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pergeseran tanpa perubahan formal dapat berdampak besar dan bertahan lama. "Supersemar" bukan sekedar dokumen administratif, melainkan titik awal perubahan struktur kekuasaan selama puluhan tahun.

Pertanyaan penting dalam konteks Iran, bukan lagi apakah perubahan rezim akan terjadi, melainkan bagaimana perubahan itu sedang berlangsung.

Sebab, dalam banyak kasus, perubahan yang paling menentukan justru tidak diumumkan.

Dalam kerangka itu, pernyataan Donald Trump tentang regime change di Iran layak ditafsir ulang; apakah yang dimaksud adalah pergantian rezim terbuka, atau justru pergeseran senyap yang telah berlangsung dari dalam?

Sebab ketika struktur tetap bertahan, tetapi arah ditentukan oleh aktor berbeda, sesungguhnya perubahan itu telah terjadi, meski tanpa deklarasi.

*****