Menimbang Ulang Kebebasan Navigasi: Keadilan bagi Negara Maritim

Table of Contents

Menimbang Ulang Kebebasan Navigasi: Keadilan bagi Negara Maritim

Oleh: Tamsil Linrung, wakil ketua DPD RI

Peristiwa yang terjadi di Selat Hormuz dalam beberapa waktu terakhir kembali memantik perhatian dunia. Iran dilaporkan memperketat lalu lintas pelayaran dan bahkan meminta tarif bagi kapal niaga yang melintas. Secara hukum internasional, langkah ini dengan mudah dinilai melanggar prinsip kebebasan navigasi.

Namun, di balik penilaian tersebut, muncul pertanyaan yang layak direnungkan; "apakah sistem hukum internasional saat ini benar-benar adil, terutama bagi negara-negara maritim?"

Prinsip kebebasan navigasi bukanlah konsep yang lahir tanpa konteks. UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) berakar dari kondisi dunia pada abad ke-17 dan ke-18, ketika lautan dipenuhi ancaman bajak laut. Pada masa itu, kapal-kapal niaga kerap menjadi sasaran perampokan, bahkan pembunuhan awak kapal.

Dalam situasi tersebut, kebebasan navigasi menjadi solusi global untuk memastikan bahwa laut dapat diakses secara aman oleh semua pihak tanpa hambatan dari kekuatan tertentu. Prinsip ini kemudian berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam hukum laut internasional modern.

Namun, dunia hari ini sangat berbeda dari masa lalu. Ancaman utama bukan lagi bajak laut, melainkan "krisis lingkungan global" dan ketimpangan manfaat ekonomi.

Aktivitas pelayaran internasional kini menjadi salah satu penyumbang emisi karbon dan pencemaran laut. Ironisnya, dampak tersebut justru paling dirasakan oleh negara-negara pesisir, mereka yang wilayahnya menjadi jalur lintasan kapal-kapal besar dunia.

Di sinilah muncul relevansi pendekatan user pays principle: pihak yang memanfaatkan suatu sumber daya seharusnya turut menanggung biaya yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, kapal-kapal yang melintasi jalur strategis dapat berkontribusi terhadap:

• perlindungan lingkungan laut
• keamanan pelayaran
• penyediaan infrastruktur navigasi

Penting untuk ditegaskan bahwa gagasan ini bukan upaya membatasi kebebasan pelayaran secara sepihak. Sebaliknya, yang diusulkan adalah penyesuaian terbatas agar negara maritim memperoleh manfaat yang lebih proporsional.

Implementasinya tidak harus dalam bentuk tarif langsung yang kaku. Alternatifnya bisa berupa:

• penguatan layanan pelabuhan
• penyediaan bahan bakar dan logistik
• jasa perawatan kapal
• sistem navigasi dan keselamatan terpadu

Dengan pendekatan ini, stabilitas perdagangan global tetap terjaga, dan adanya distribusi manfaat yang lebih adil.

Selama ini, prinsip kebebasan navigasi cenderung diperlakukan sebagai doktrin yang hampir tidak bisa tersentuh. Setiap upaya untuk meninjau ulang selalu dianggap sebagai ancaman terhadap sistem global.

Padahal, yang sering kali dipertahankan bukan semata stabilitas, melainkan juga struktur keuntungan yang telah lama dinikmati oleh negara-negara pengguna jalur pelayaran utama.

Akibatnya, muncul paradoks: kapal-kapal dengan nilai ekonomi tinggi dapat melintas bebas, sementara negara maritim tetap menanggung:

• beban ekologis
• risiko keamanan
• tekanan terhadap ekosistem pesisir

Menuju Keadilan Maritim

Dalam dunia yang semakin menekankan keberlanjutan dan keadilan, kondisi ini sulit dipertahankan tanpa koreksi. Laut bukan hanya ruang global, tetapi juga bagian dari "kedaulatan dan ruang hidup negara-negara pesisir".

Mengabaikan dimensi ini berarti membiarkan ketimpangan terus berlangsung.

Oleh karena itu, momentum untuk meninjau ulang aspek tertentu dalam rezim hukum laut internasional menjadi semakin relevan. Tujuannya bukan menggantikan kebebasan navigasi, melainkan melengkapinya dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama.

Kasus di Selat Hormuz seharusnya tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai "pemicu diskusi global". Dunia membutuhkan pendekatan baru yang lebih seimbang antara kebebasan, tanggung jawab dan keadilan.

Sebab pada akhirnya, laut bukan hanya jalur perdagangan, melainkan juga masa depan bersama umat manusia.

*****