Menjaga Nalar di Tengah Isu Kenaikan BBM
Oleh: Mubha Kahar Muang
Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Dalam situasi seperti ini, wajar jika muncul kekhawatiran di tengah masyarakat, mengingat dampaknya yang langsung terasa terhadap harga barang, jasa dan daya beli.
Namun demikian, penting untuk membedakan antara kekhawatiran yang berbasis realitas dengan narasi yang berpotensi memperkeruh suasana. Tidak setiap pembahasan mengenai BBM dapat serta-merta dianggap sebagai upaya menciptakan kegaduhan, tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa isu strategis seperti ini kerap dimanfaatkan untuk membentuk opini publik tertentu yang menyesatkan.
Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk terkait energi dan subsidi, merupakan hal yang sah dan bahkan diperlukan. Kritik yang sehat justru membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, publik juga perlu waspada terhadap narasi yang cenderung menyederhanakan persoalan atau mendorong kesimpulan tertentu tanpa didukung data yang memadai. Misalnya, bahwa setiap kebijakan pemerintah pasti merugikan rakyat. Pandangan tersebut tidak rasional, tidak mencerahkan bahkan sebaliknya justru provokatif.
Pemerintah sendiri menghadapi dilema yang tidak ringan. Di tengah dinamika global, termasuk fluktuasi harga energi dunia dan tekanan fiskal, menjaga stabilitas harga BBM sekaligus keberlanjutan anggaran negara bukanlah perkara sederhana. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya dari satu sudut pandang.
Yang dibutuhkan saat ini bukanlah saling mencurigai, melainkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara sikap kritis dan tanggung jawab sebagai warga negara. Masyarakat berhak untuk bertanya dan mengawasi, namun juga perlu menghindari penyebaran informasi hoax yang belum terverifikasi atau narasi yang berpotensi memicu kepanikan.
Ruang publik yang sehat adalah ruang yang memungkinkan perbedaan pendapat tanpa harus terjebak dalam polarisasi. Dalam konteks isu BBM, hal ini berarti membuka ruang diskusi berbasis data, memahami kompleksitas kebijakan, serta menolak dorongan untuk bereaksi secara emosional tanpa dasar yang jelas.
Kita semua butuh stabilitas sosial dan kesejahteraan bersama yang tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kedewasaan publik dalam menyikapi setiap isu yang berkembang. Menjaga ketenangan bukan berarti menutup kritik, dan bersikap kritis bukan berarti menciptakan kegaduhan. Di antara keduanya, terdapat ruang nalar yang perlu terus kita rawat bersama.
*****
(2).jpg)
Posting Komentar