Rocky Gerung Masuk Istana: Implementasi Akal Sehat dalam Demokrasi
Rocky Gerung Masuk Istana: Implementasi Akal Sehat dalam Demokrasi
Oleh: M Nur Azis Talib
Kabar Rocky Gerung memasuki Istana Negara segera memantik perdebatan publik. Bagi sebagian orang, momen ini dianggap paradoksal bahkan ironis. Bagaimana mungkin sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pengkritik paling keras kekuasaan kini melangkah ke pusat simbolik kekuasaan itu sendiri?
Namun justru di situlah letak signifikansinya. Peristiwa ini bukan soal “menyeberang” atau “berkompromi”, melainkan tentang pendewasaan demokrasi dan yang lebih penting implementasi akal sehat dalam politik.
Dalam demokrasi yang sehat, kritik tidak pernah identik dengan permusuhan. Kritik adalah mekanisme korektif, alarm moral, sekaligus instrumen rasional untuk menjaga agar kekuasaan tidak terjerumus ke dalam absolutisme. Selama ini, Rocky Gerung memainkan peran tersebut secara konsisten: menyentil bahasa kekuasaan, membongkar logika kebijakan, dan memaksa publik berpikir ulang tentang apa yang kerap dianggap “normal”.
Masuknya Rocky ke Istana dalam konteks dialog, menegaskan bahwa negara tidak alergi terhadap akal kritis apalagi akal sehat. Kekuasaan yang matang justru membuka pintu bagi suara yang berseberangan, bukan mengusirnya ke pinggiran.
Akal sehat (common sense) dalam politik bukan sekadar soal sopan santun atau stabilitas semu tapi adalah kesediaan untuk mendengar argumen, menguji kebijakan secara rasional, dan mengakui kemungkinan salah. Demokrasi tanpa akal sehat akan berubah menjadi ritual elektoral kosong ramai prosedur, miskin substansi.
Dalam lanskap politik yang kerap bising oleh buzzer, propaganda, polarisasi, dan loyalisme buta, kehadiran figur kritis seperti Rocky Gerung di ruang kekuasaan adalah penanda penting bahwa nalar masih diberi tempat. Bukan untuk disetujui sepenuhnya, melainkan untuk dipertimbangkan dengan jujur.
Kekhawatiran publik bahwa peristiwa ini merupakan bentuk kooptasi kekuasaan memang patut dipahami juga, sebab sejarah politik Indonesia memang sarat dengan contoh di mana kritik “dijinakkan” lewat pelukan kekuasaan. Namun menilai peristiwa ini semata-mata sebagai penjinakan justru bisa mengingkari prinsip dialog itu sendiri.
Demokrasi tidak menuntut para pengkritik untuk selamanya berada di luar pagar kekuasaan. Yang dituntut adalah integritas argumen dan konsistensi sikap. Selama Rocky tetap menyuarakan kritik berbasis nalar, kehadirannya di Istana justru memperkaya ruang deliberasi, bukan mengosongkannya.
Masuknya Rocky ke Istana sejatinya adalah ujian bagi negara, bukan bagi Rocky semata. Apakah kritik akan benar-benar didengar? Apakah dialog akan berujung pada koreksi kebijakan atau hanya menjadi legitimasi simbolik? Di sinilah publik perlu tetap waspada, sekaligus adil.
Jika negara mampu merespons kritik dengan kebijakan yang lebih rasional dan berpihak pada kepentingan publik, maka peristiwa ini akan tercatat sebagai praktik yang baik bagi demokrasi deliberatif. Jika tidak, maka mungkin akan dikenang sebagai seremoni tanpa makna.
Demokrasi yang percaya diri tidak takut pada filsuf, intelektual, atau oposisi moral tapi justru mengundang mereka ke meja perdebatan. Dalam kerangka ini, pertemuan antara Rocky Gerung dan Istana Merdeka adalah simbol bahwa kekuasaan tidak harus selalu defensif.
Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik, langkah membuka ruang dialog sekecil apa pun, adalah sinyal penting bahwa negara masih mau belajar. Dan belajar, dalam politik, adalah tanda paling nyata dari akal sehat.
“Rocky Gerung masuk Istana” bukanlah akhir dari kritik, melainkan awal dari ujian rasionalitas kekuasaan. Apakah akal sehat benar-benar diimplementasikan, atau hanya dipinjam sebentar untuk meredam kegaduhan?
Jawabannya tidak terletak pada satu pertemuan, melainkan pada apa yang terjadi setelahnya. Demokrasi, pada akhirnya, bukan tentang siapa masuk ke Istana, melainkan apakah nalar diizinkan tinggal di dalamnya.
*****
Posting Komentar