10 Orang Kaya Indonesia Setara 55 Juta Rakyat: Alarm Bahaya Ketimpangan
Penyunting: Juliadi
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, kekayaan 10 orang terkaya di Indonesia kini setara dengan total kekayaan sekitar 55 juta rakyat di lapisan bawah.
Pernyataan itu bukan sensansi sensasi angka, melainkan gambaran nyata tentang ketimpangan ekonomi yang semakin mengkhawatirkan. Di satu sisi, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan lonjakan investasi. Namun di sisi lain, manfaat pertumbuhan itu belum dirasakan secara merata oleh mayoritas masyarakat.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kekayaan nasional cenderung terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu. Ketika segelintir orang menguasai aset dalam jumlah sangat besar, sementara jutaan rakyat masih berjuang mempenuhi kebutuhan dasar, maka muncul pertanyaan besar tentang arah pembangunan ekonomi nasional.
Ketimpangan ekstrem tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Daya beli masyarakat bawah melemah, akses pendidikan dan kesehatan berkualitas semakin sulit dijangkau, dan peluang mobilitas sosial makin sempit. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menimbulkan rasa frustrasi sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi maupun demokrasi.
Bhima menilai kondisi tersebut berkaitan erat dengan struktur ekonomi yang oligarkis. Banyak sektor strategis mulai dari tambang, perkebunan, energi, hingga proyek-proyek besar lebih banyak dinikmati kelompok bermodal kuat yang memiliki akses dekat dengan kekuasaan. Akibatnya, kompetisi ekonomi tidak berjalan secara seimbang.
Ironisnya, Indonesia kaya sumber daya alam. Namun kekayaan alam yang melimpah belum otomatis menghadirkan pemerataan kesejahteraan. Negara justru berisiko mengalami paradoks: ekonomi tumbuh, konglomerat bertambah kaya, tetapi kesenjangan sosial melebar.
Karena itu, persoalan ketimpangan seharusnya menjadi agenda utama pembangunan nasional. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pajak progresif, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, memperkuat UMKM, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberi manfaat bagi rakyat luas.
Sebab ukuran keberhasilan negara bukan hanya jumlah triliuner yang lahir, melainkan seberapa besar rakyat biasa dapat hidup layak, produktif, dan memiliki harapan masa depan yang lebih baik.
*****
Posting Komentar