Bhima CELIOS: Koperasi Merah Putih Salah Desain, Desa Bisa Menanggung Risiko

Table of Contents

Bhima CELIOS: Koperasi Merah Putih Salah Desain, Desa Bisa Menanggung Risiko

Oleh: Haris Baginda, SE

Bhima Yudhistira dari CELIOS menilai program Koperasi Merah Putih berpotensi menimbulkan persoalan baru bila desain kelembagaan, pembiayaan, dan tata kelolanya tidak disusun secara matang. Kritik ini muncul di tengah ambisi pemerintah membentuk koperasi desa Merah Putih secara masif sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat.

Menurut Bhima, ada beberapa risiko utama yang dapat muncul.

Pertama, koperasi berpotensi hanya menjadi proyek administratif dari atas ke bawah (top-down), bukan lahir dari kebutuhan dan kesadaran ekonomi masyarakat desa sendiri. Padahal, sejarah koperasi yang sehat biasanya tumbuh dari partisipasi anggota, rasa memiliki, dan kebutuhan riil ekonomi lokal.

Kedua, masalah tata kelola dan kapasitas SDM. Banyak koperasi di Indonesia selama ini mati suri bukan karena konsepnya buruk, tetapi karena lemahnya manajemen, minim pengawasan, hingga praktik elite capture di mana kelompok tertentu menguasai koperasi untuk kepentingan pribadi atau politik.

Ketiga, potensi tumpang tindih dengan lembaga ekonomi desa yang sudah ada, seperti BUMDes. Jika tidak diatur jelas, koperasi baru justru bisa memicu konflik kewenangan, perebutan anggaran, hingga pemborosan kelembagaan.

Keempat, risiko fiskal dan kredit macet. Jika pembiayaan koperasi terlalu bergantung pada utang atau subsidi pemerintah tanpa basis usaha produktif yang kuat, maka koperasi hanya akan menjadi penyalur dana yang tidak berkelanjutan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membebani APBN maupun perbankan negara.

Namun di sisi lain, gagasan koperasi desa sebenarnya memiliki potensi besar bila dijalankan dengan benar. Di banyak negara, koperasi berhasil memperkuat posisi petani, nelayan, dan UMKM dalam rantai distribusi. Masalahnya bukan pada kata “koperasi”, melainkan pada desain politik-ekonomi di belakangnya.

Kritik Bhima pada dasarnya mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi rakyat tidak cukup hanya dengan membentuk lembaga baru. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem usaha: akses pasar, pendampingan manajemen, digitalisasi, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.

Jika Koperasi Merah Putih hanya dijadikan proyek populis atau simbol politik, maka ia berpotensi mengulang kegagalan berbagai program ekonomi desa sebelumnya. Tetapi bila dibangun secara partisipatif, profesional, dan berbasis kebutuhan lokal, koperasi justru bisa menjadi alat penting memperkuat ekonomi nasional dari bawah.

*****