Donald Trump dan Bahasa Sebagai Senjata Perang Modern

Table of Contents

Donald Trump dan Bahasa Sebagai Senjata Perang Modern

Oleh: Ridwan Kara

Perang modern tidak selalu dimulai dengan dentuman senjata. Dalam banyak kasus, justru diawali oleh kata-kata: istilah, penamaan, dan narasi yang perlahan membentuk cara publik memahami konflik. Bahasa, yang semula berfungsi sebagai alat komunikasi, kini menjelma menjadi instrumen kekuasaan yang menentukan arah persepsi, legitimasi, dan bahkan kebijakan perang.

Fenomena ini terlihat jelas dalam dinamika geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Iran dan Israel. Gaya komunikasi Donald Trump kerap menempatkan bahasa sebagai alat tekanan psikologis. Pernyataan-pernyataan simbolik dan personal bukan sekadar ekspresi spontan, melainkan bagian dari strategi untuk mempengaruhi lawan, sekutu, dan opini publik global. Dalam konteks ini, wilayah strategis seperti Selat Hormuz tidak hanya dipahami sebagai jalur pelayaran, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan pengaruh.

Secara geografis, Selat Hormuz tidak berubah. Namun secara politis, maknanya terus diproduksi ulang melalui bahasa. Setiap pernyataan yang mengaitkan selat tersebut dengan ancaman, pengamanan, atau dominasi tertentu segera berdampak pada pasar energi, hubungan diplomatik, dan persepsi keamanan global. Di sinilah bahasa bekerja mendahului tindakan militer.

Pemikir Prancis Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui paksaan, tetapi melalui apa yang ia sebut sebagai rezim kebenaran. Bahasa menentukan apa yang dianggap sah, rasional, dan dapat diterima. Ketika operasi militer disebut sebagai “stabilisasi” atau “pencegahan”, kata-kata tersebut tidak netral. Ia membingkai realitas sekaligus membatasi ruang kritik.

Dalam konflik AS-Iran-Israel, perebutan narasi menjadi bagian penting dari strategi. Pihak-pihak yang terlibat berlomba mendefinisikan diri sebagai penjaga stabilitas, sementara lawan diposisikan sebagai ancaman. Publik global kemudian dihadapkan pada realitas yang telah disaring melalui bahasa kekuasaan, bukan semata fakta di lapangan.

Di sinilah relevansi pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni. Menurut Gramsci, dominasi yang paling efektif bukanlah yang mengandalkan kekerasan terbuka, melainkan yang memperoleh persetujuan. Bahasa berperan penting dalam membangun persetujuan itu. Melalui pengulangan istilah, framing media, dan wacana resmi, konflik dipersempit menjadi narasi yang tampak masuk akal dan sulit ditolak.

Perang modern juga ditandai oleh berkembangnya propaganda dalam bentuk baru. Ia tidak lagi hadir sebagai slogan kasar, melainkan sebagai narasi yang tersebar halus melalui media dan platform digital. Algoritma memperkuat sudut pandang tertentu, sementara perspektif alternatif perlahan tersingkir. Dalam situasi ini, bahasa tidak hanya menjelaskan realitas, tetapi kerap menggantikannya.

Pada akhirnya, perang abad ke-21 adalah perang untuk menguasai makna. Senjata mungkin menentukan hasil akhir, tetapi bahasa sering kali menentukan kapan perang dianggap sah dan siapa yang dinilai benar. Selat Hormuz, seperti banyak simbol geopolitik lainnya, menjadi arena perebutan makna yang dampaknya dirasakan jauh melampaui kawasan itu sendiri.

Bagi negara-negara yang tidak berada di pusat konflik, kesadaran akan "perang bahasa" ini menjadi penting. Tanpa literasi kritis, publik mudah terseret pada narasi global yang tidak selalu sejalan dengan kepentingannya. Dalam dunia yang kian bising oleh kata-kata, sikap reflektif dan analitis menjadi bentuk kewaspadaan yang esensial.

Jika dahulu sejarah ditulis oleh mereka yang memenangkan perang, hari ini sejarah sering kali dibentuk oleh mereka yang lebih dahulu menguasai bahasa.

*****