Tamsil Linrung: Prabowo Tidak Ingin Indonesia Dikuasai Oligarki Ekonomi

Table of Contents

Oleh: Suryadi Naomi

Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan sidang paripurna DPR dan DPD RI baru-baru ini memunculkan satu pesan yang cukup kuat menarasikan negara tidak boleh membiarkan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir elite. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung bahkan menafsirkan pidato itu sebagai ekspresi keberpihakan yang jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita Ekonomi Pancasila.

Pernyataan itu menarik. Sebab di tengah tingginya angka pertumbuhan ekonomi, publik justru menyaksikan paradoks besar pada lanscape ekonomi nasional. Kekayaan nasional meningkat, tetapi ketimpangan sosial masih tetap melebar. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, namun jutaan rakyat masih hidup dalam kecemasan ekonomi harian. Negara terlihat sibuk mengejar investasi triliunan rupiah, tetapi petani, nelayan, buruh, dan UMKM masih sulit memperoleh akses modal, pasar, dan perlindungan yang layak.

Inilah wajah ekonomi Indonesia hari ini: tumbuh, tetapi belum tentu adil.

Selama bertahun-tahun, pembangunan nasional terlalu sering diukur dengan angka makro; pertumbuhan PDB, derasnya investasi asing, stabilitas fiskal, atau penguatan pasar modal. Semua itu memang penting. Namun ketika pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka negara sebenarnya sedang menciptakan “ilusi kemakmuran atau kemakmuran semu”.

Kita menyaksikan bagaimana sumber daya alam dikuasai korporasi besar, konsesi tambang terus meluas, lahan produktif terkonsentrasi pada kelompok elite, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Di sektor perbankan, dana pihak ketiga bertumpuk pada segelintir rekening jumbo, sementara rakyat kecil berjuang memperoleh kredit produktif dengan bunga yang tak masuk akal. Di sektor perdagangan internasional, praktik under invoice, manipulasi pajak, hingga kebocoran devisa menunjukkan bahwa kekayaan nasional sering kali mengalir keluar negeri tanpa pengawasan yang serius.

Yang lebih ironis lagi, bahwa negara terkadang tampak lebih cepat melayani kepentingan pemilik modal dibanding melindungi kepentingan rakyat biasa. Regulasi dipermudah untuk investasi besar, tetapi usaha kecil justru tersandung birokrasi. Insentif fiskal diberikan kepada korporasi raksasa, sementara pedagang kecil dikejar pajak dan pungutan.

Pada situasi inilah “oligarki ekonomi” menjadi relevan.

Oligarki bukan sekedar tentang orang kaya saja, tapi adalah kondisi ketika kekuatan ekonomi begitu besar, hingga mampu mempengaruhi arah politik, hukum, media, bahkan kebijakan negara. Dalam situasi seperti itu, demokrasi kehilangan rohnya, karena keputusan publik lebih banyak ditentukan oleh kepentingan modal daripada kepentingan rakyat.

Karena itu, ketika Tamsil Linrung menyebut bahwa Prabowo tidak ingin Indonesia dibangun dengan logika pertumbuhan eksklusif, publik tentu berharap itu bukan hanya retorika politik. Sebab rakyat sudah terlalu sering mendengar pidato keberpihakan itu, tetapi di lapangan kita menyaksikan kenyataan yang berbeda.

Pertanyaannya, apakah pemerintahan benar-benar berani melawan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan ekonomi itu?

Apakah negara berani menertibkan mafia impor-ekspor, mafia tambang, mafia tanah, serta kebocoran pajak yang selama ini merugikan negara triliunan rupiah?. Apakah pemerintah siap memperkuat koperasi, industri nasional, dan ekonomi desa, bukan hanya menjadi fasilitator kepentingan investor besar?. Apakah hilirisasi benar-benar akan menciptakan pemerataan ekonomi, atau justru melahirkan oligarki baru berbasis sumber daya alam?

Ekonomi Pancasila sesungguhnya bukan slogan kosong, Ia mengandung mandat moral bahwa pertumbuhan harus berjalan berdampingan dengan pemerataan. Bahwa negara tidak boleh netral terhadap ketimpangan. Bahwa yang kuat tidak boleh dibiarkan terus menekan yang lemah atas nama mekanisme pasar.

Pasal 33 UUD 1945 bahkan dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sayangnya, dalam praktiknya, kekayaan alam justru sering menjadi sumber akumulasi segelintir kelompok.

Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi tinggi. Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk mendistribusikan keadilan ekonomi secara nyata.

Sebab jika pertumbuhan hanya dinikmati elite, sementara rakyat kecil terus menanggung mahalnya hidup, sempitnya lapangan kerja, dan lemahnya daya beli, maka yang tumbuh sesungguhnya bukan kesejahteraan nasional, melainkan ketimpangan nasional.

Pidato Presiden Prabowo akan diuji bukan oleh tepuk tangan di ruang paripurna, tetapi oleh keberanian menghadirkan keadilan di meja makan rakyat kecil.

Salam