KEPUASAN PUBLIK TURUN, SAATNYA PEMERINTAH GUNAKAN PEMETAAN SOSIAL POLITIK

Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia (Mei 2025) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo-Gibran hanya mencapai 56,2 persen, turun signifikan dari angka sebelumnya 80an%. Penurunan ini menjadi sinyal bahwa banyak kebijakan publik saat ini belum menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemetaan sosial politik yang akurat dalam proses perumusan kebijakan.

 Apa Itu Pemetaan Sosial Politik?

Pemetaan sosial politik adalah proses sistematis untuk memahami dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat secara mendalam. Lewat metode ini, pemerintah dapat mengetahui:

·       Apa yang sebenarnya dirasakan dan dibutuhkan rakyat

·       Di mana titik ketimpangan pelayanan atau keadilan sosial

·       Bagaimana opini publik berkembang di berbagai wilayah

Tanpa pemetaan yang menyeluruh, pemerintah cenderung membuat kebijakan berbasis asumsi, selera, bukan realitas.

Mengapa Pemetaan Sosial Penting untuk Meningkatkan Kepuasan Publik?

1.    Menghindari Kebijakan yang Salah Sasaran
Banyak program nasional, seperti pembangunan IKN atau bantuan sosial, menuai kritik karena tidak mempertimbangkan kondisi lokal. Dengan pemetaan sosial, potensi resistensi bisa diidentifikasi lebih awal.

2.    Membaca Sentimen Publik Secara Real-Time
Analisis media sosial dan partisipasi digital bisa menjadi alat untuk mengukur mood dan harapan publik terhadap pemerintah secara langsung. Ini dapat menjadi indikator kinerja kebijakan yang lebih jujur dibanding laporan formal bahkan bisa ABS (asal bapak senang).

3.    Membuka Ruang Partisipasi Masyarakat
Kebijakan yang dibuat dengan mendengarkan masyarakat akan lebih diterima. Pemetaan sosial memperkuat demokrasi partisipatoris, yang kini makin dituntut publik.

Turunnya Kepuasan Publik adalah Alarm

Survei Indikator juga menunjukkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga eksekutif dan meningkatnya sentimen apatis terhadap proses politik. Ini bukan hanya soal komunikasi politik yang lemah, tapi juga kebijakan yang dianggap jauh dari realitas kehidupan warga.

Dengan memetakan secara cermat kondisi sosial masyarakat, pemerintah tidak hanya bisa meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan kepuasan publik.

Kesimpulan

Saat kepuasan publik terhadap pemerintah menurun, solusi bukanlah memperbanyak pencitraan atau kampanye, melainkan memperbaiki cara mendengar suara rakyat. Pemetaan sosial politik harus menjadi instrumen wajib dalam setiap proses penyusunan kebijakan, dari pusat hingga desa.

Karena dalam negara demokrasi, mendengar suara rakyat bukanlah pilihan tetapi adalah syarat utama untuk tetap dipercaya.