Koperasi Top-Down Akan Gagal, Koperasi Harus Tumbuh dari Rakyat, Bukan Negara

 Selama puluhan tahun, pemerintah Indonesia gencar menyuarakan bahwa koperasi adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Koperasi yang tumbuh justru bukan koperasi sejati, melainkan koperasi proyek penugasan, badan usaha bergantung pada pemerintah dan mati begitu subsidi dihentikan.

Sejarah Kegagalan, Koperasi Dalam Cengkeraman Politik

Sejak era Orde Baru, koperasi ditempatkan sebagai pilar ketiga dalam struktur ekonomi nasional, bersama BUMN dan sektor swasta. Sayangnya, alih-alih menjadi alat pemberdayaan rakyat, koperasi justru digunakan sebagai alat politik setiap pemilu.

Koperasi top-down dijadikan kendaraan distribusi proyek penugasan yang hanya menciptakan “pengusaha boneka”. Mereka tidak bertumpu pada kekuatan pasar, apalagi solidaritas antaranggota, melainkan pada bantuan negara yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

Ketergantungan Struktural Membunuh Semangat Gotong Royong

Koperasi semestinya menjadi simbol kemandirian ekonomi rakyat berbasis gotong royong. Namun yang terjadi justru sebaliknya; koperasi bentukan negara dijalankan tanpa transparansi, tanpa partisipasi aktif anggota, dan tanpa arah bisnis yang jelas.

Saat koperasi ini gagal, masyarakat justru disalahkan, dianggap malas, tidak punya etos kerja, atau belum siap mandiri. Padahal, yang keliru adalah sistemnya. Sistem koperasi top-down telah membunuh semangat kolektif dan menciptakan budaya ketergantungan.

Kunci Koperasi Sejati; Partisipasi Rakyat, Bukan Instruksi Negara

Koperasi yang kuat tidak lahir dari perintah, melainkan dari inisiatif masyarakat. Ia tumbuh dari bawah, dari masyarakat yang sadar akan kebutuhan mereka sendiri, bersatu atas dasar kepercayaan, dan bergerak untuk tujuan bersama.

Ciri utama koperasi sejati:
- Inisiasi berasal dari anggota
- Partisipasi bersifat sukarela
- Modal berasal dari kontribusi bersama
- Tujuannya adalah keuntungan dan kesejahteraan anggota

Solusi: Peran Negara Bukan Membentuk, Tapi Memfasilitasi

Jika pemerintah masih memaksakan pembentukan koperasi melalui pendekatan program-program top-down, maka kegagalan hanyalah soal waktu. Peran negara seharusnya adalah menciptakan ekosistem; ruang gerak yang bebas, regulasi dan distribusi peluang usaha yang adil, pendidikan ekonomi rakyat, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada inisiatif masyarakat lokal.

Koperasi bukan soal struktur administratif, melainkan soal semangat gotong royong. Dan semangat itu hanya bisa tumbuh dari kepercayaan rakyat kepada sesamanya, bukan dari tekanan birokrasi atau proyek jangka pendek.